TEMPO.CO, Solo - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di area Tempat Pembuangan Sampah Akhir Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah, bisa beroperasi pada Oktober 2023.

Saat ini, kata Moeldoko, PLTSa secara keseluruhan sudah siap 97,5 persen. Namun masih perlu ada sinkronisasi agar PLTSa ini bisa siap 100 persen.

"Tinjauan ke PLTSa Putri Cempo ini dalam rangka tugas pengawasan KSP terhadap Program Strategis Nasional (PSN)," ujar Moeldoko kepada awak media di lokasi PLTSa Solo, Sabtu, 15 Juli 2023. "Oktober ya (target operasional PLTSsa Putri Cempo). Secepatnya kita selesaikan yang 2,5 persen."

Moeldoko kemarin mengecek PLTSa Putri Cempo yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dari 12 kabupaten/kota di Indonesia.

Pembangunan PLTSa Putri Cempo dimulai pada tahun 2019 lalu. Untuk pembangunannya, pemerintah menggandeng PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sebagai pelaksana dan pengelolanya. Pada tahap pertama, pembangunan PLTSa itu memakan investasi sekitar dari US$ 23 juta atau setara Rp 325 miliar.

Dari hasil pengecekan itu, Moeldoko mengungkapkan PLTSa Putri Cempo saat ini dianggap sudah siap beroperasi dan menghasilkan listrik. Namun ia menyebut masih ditemukan sejumlah kendala.

Kendala pertama karena PLTSa belum lolos uji sertifikasi layak operasi (SLO) karena persoalan yang sangat teknikal. PLTSa Putri Cempo tidak menggunakan sistem pembakaran, sehingga tidak menghasilkan emisi. Pengolahan sampahnya dilakukan dengan proses kimia sehingga menghasilkan listrik.

"Dari gas tersebut dibawa ke mesin generator sehingga menghasilkan listrik," tuturnya.

Selanjutnya: Moeldoko mengatakan pihaknya segera membahas ...

<!--more-->

Moeldoko mengatakan pihaknya segera membahas persoalan SLO ini dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM. Menurutnya persoalan itu harus dicarikan solusi. Sebab, dia menilai konsep PLTSa Putri Cempo itu sudah ramah lingkungan, karena tidak mengeluarkan emisi.

"Harus segera ada solusi. Kasihan ini, beliau (investor) sudah menghasilkan listrik, tapi belum bisa jualan. Harus dijamin dong investasi. Kalau investor nggak ada jaminan, kasihan nanti. Ini dalam rangka secepatnya bisa rilis resmi," ucap dia.

PLTSa Putri Cempo seharusnya sudah beroperasi secara penuh pada akhir 2022 lalu. Namun rencana itu berubah karena sejumlah aturan dalam proses jual beli listrik, salah satunya dalam penerbitan SLO sebelum jual beli dilakukan. Proses commissioning untuk menerbitkan SLO pun telah dilakukan sejak akhir 2022 dan diharapkan rampung pada tahun 2023 ini.

Berikutnya, kendala kedua terkait ketersediaan lahan. PLTSa Putri Cempo membutuhkan lahan seluas 2 hektare untuk mendukung operasional. Namun untuk saat ini kebutuhan itu baru terpenuhi 1,5 hektare.

Kebutuhan lahan yang lebih luas itu lantaran dalam operasional PLTSa Putri Cempo diperlukan akses keluar-masuk kendaraan agar lebih aman, sehingga perlu ada pelebaran jalan.

"Sebenarnya hanya perlu luas, lahannya sudah ada. Tinggal proses bagaimana memindahkan sampah-sampah itu nanti bisa digunakan untuk proses seleksi," kata Moeldoko.Soal ini, selain KLHK dan ESDM, pihaknya akan berkomunikasi dengan dengan Kementerian PUPR.

Pilihan Editor: Kementerian ESDM: Bukan Cuma Emas, Papua Punya Potensi Energi Baru Terbarukan hingga 381 Giga Watt