TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menampik pernyataan Kepala Komisi IV DPR yang menilai program food estate gagal. Menurut dia, megaproyek food estate masih anyar sehingga tidak bisa dinilai dalam jangka waktu yang singkat.

"Jadi belum bisa dikatakan gagal, tetapi butuh waktu untuk membuktikan bahwa pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu. Minimum itu dilihat 6 sampai 7 kali musim panen," kata dia saat ditemui di The Westin Jakarta pada Rabu, 12 Juli 2023.

Ia mencontohkan hasil produksi food estate Keerom, Papua. Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) itu menyebut food estate Keerom telah menghasilkan sekitar 6 juta ton. Padahal, tuturnya, tanah yang ditanam awalnya merupakan lahan sawit.

Dia tak menampik jumlahnya masih rendah dibandingkan hasil panen di Jawa yang mencapai 9-11 ton. Tetapi, ia kembali menekankan proyek food estate di luar Pulau Jawa membutuhkan waktu yang lebih lama, khususnya untuk mengkondisikan tanahnya agar bisa ditanami komoditas hortikultura.

Hal yang sama, menurutnya, terjadi di food estate Kalimantan Selatan. Dia menyebut tanah di lahan food estate itu harus dirawat secara khusus untuk memaksimalkan hasil produksi. Misalnya pengaturan tingkat keasaman tanah dan sistem perairannya.

"Nanti mulai pelan-pelan terbangun dengan baik dan akan menyesuaikan tanaman bertumbuh dengan baik," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin menyoal sejumlah kasus di Kementerian Pertanian. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo memiliki kinerja yang buruk sekaligus banyak masalah, salah satunya ihwal program food estate.

Sudin mengaku sudah mengantongi sejumlah data yang menunjukan bahwa program food estate gagal di beberapa tempat. Sudin mengaku Komisi IV sudah menyiapkan panitia kerja (panja) khusus untuk menganalisis kegagalan program tersebut.

"Bahkan teman-teman mengusulkan bikin Pansus (panitia khusus) karena di situ banyak data yang palsu," kata Sudin dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Januari 2023.

Berdasarkan pengamatan Tempo di food estate Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, ratusan heltare lahan megaproyek ini terbengkalai ditinggalkan para petani. Irma Suryani Lumban Gaol, petani food estate sejak penanaman tahap awal pada 2020 mengatakan kondisi itu terjadi lantaran petani tak sanggup lagi menanam usai gagal panen.

Irma bercerita pada mulanya para petani mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian berupa pembukaan lahan, pemberian pupuk, obat-obatan, dan benih. Namun, Irma menyayangkan benih komoditas yang diminta ditanam adalah bawang putih. Komoditas itu, tak cocok dengan tanah di sana, hingga akhirnya gagal panen.

Menurut Irma, kegagalan panen bawang putih membuat petani tak bisa menanam di lahan untuk produksi di tahap kedua. Pasalnya, mereka tak lagi mendapatkan bantuan apapun, termasuk pendampingan. Sementara Kementan berdalih petani harus mandiri setelah diberikan bantuan pada tahap pertama.

"Dari hasil program bantuan ini itu enggak ada hasilnya, soalnya bawang putih. Enggak ada sama sekali kami bisa jual. Lahan kami dikasih bibitnya bawang putih, enggak cocok," ujar Irma saat ditemui Tempo di kawasan food estate Humbang Hasundutan, Kamis, 26 Januari 2023.

Pilihan Editor: Kementan Klaim Urban Farming Bisa Penuhi 40 Persen Kebutuhan Pangan di IKN: Jejak Karbon Juga Dikurangi