TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada 2022. Salah satunya adalah dengan melaksanakan agenda reformasi struktural.

Berbagai legislasi penting seperti Undang-Undang Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah dibahas dan disetujui DPR.

“Langkah-langkah ini menjadi landasan penting bagi berlanjutnya pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia hari ini dan ke depan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 yang disiarkan langsung di akun YouTube DPR RI pada Selasa, 11 Juli 2023.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, menurut Sri Mulyani, pemulihan ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat dan resilien. Bahkan, ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh 5,31 persen atau di atas target anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2022 yaitu 5,2 persen.

Sementara, level produk domestik bruto (PDB) riil pada 2022 sudah mencapai 7 persen, di atas PDB sebelum pandemi Covid-19 pada 2019. Capaian ini, Sri Mulyani berujar, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu terus melakukan ekspansi secara robust dan konsisten.

“Terutama di tengah dinamika perekonomian global yang sangat volatile. Pada periode tersebut yang telah menyebabkan banyak negara kembali mengalami perlemahan ekonomi,” ucap dia.

Selanjutnya: Selain itu, bendahara negara tersebut menyebutkan...

<!--more-->

Selain itu, pada tahun tersebut, bendahara negara tersebut menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi secara lebih merata. Seluruh sektor produksi dan wilayah di Indonesia telah mampu bangkit dan tumbuh positif. Pemulihan ekonomi juga secara inklusif.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, kesejahteraan rakyat yang terimbas pandemi Covid-19 secara bertahap pulih dan membaik. Di mana tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,49 persen menjadi 5,86 persen pada 2022, dengan rasio gini yang tetap.

Sementara tingkat kemiskinan menurun dari 9,71 persen menjadi 9,57 persen dan indeks pembangunan manusia naik dari 72,29 menjadi 92,91. “Efektivitas kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi serta berbagai transformasi struktural membawa ekonomi Indonesia bertahan di atas 5 persen,” tutur Sri Mulyani.

Dia juga menegaskan bahwa proses pemulihan ekonomi yang kuat dan stabil menyebabkan Indonesia kembali masuk di dalam kelompok upper middle income country. Di mana GNI per kapita Indonesia naik 9,8 persen pada tahun 2022 menjadi US$ 4.580.

“Proses pemulihan yang terus terjaga, sesudah kita sempat mengalami penurunan pada saat pandemi Covid-19 menjadi lower middle income country pada 2020,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Yakin Penerimaan Pajak 2023 Tembus Rp 1.818,2 Triliun, Lampaui Target APBN