TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan alasan pemerintah berupa mati-matian membuat Indonesia menjadi pusat mobil listrik dunia.

Zulkifli Hasan mengatakan Eropa menentang upaya hilirisasi pemerintah Indonesia, salah satunya kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Menurut Zulhas, kebijakan larangan ekspor bijih nikel merugikan Eropa.

"Dengan begitu kita untung ribuan kali, jual nikelnya satu, kalau jual baterai kan sudah ribuan kali," ujar Mendag saat ditemui di pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang, Bekasi, Selasa, 11 Juli 2023. "Oleh karena itu, kita mati-matian (menjadi pusat mobil listrik ada di sini, karena kita punya sumber dayanya."

Pada kesempatan itu, dia juga mengungkapkan keinginannya agar investasi Korea Selatan di Indonesia bisa lebih banyak. Dia berharap, dengan Hyundai menjadi pusat mobil listrik maka mendorong ekosistem mobil listrik di tanah air.

Jika investasi dengan teknologi tinggi seperti itu banyak, menurut Zulhas pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sebab, ekspor meningkat seiring dengan peningkatan investasi.

"Barulah cita-cita Indonesia sebagai negara maju dan pusat mobil listrik bisa tercapai," tutur dia.

Awal mula sengketa perihal larangan ekspor bijih nikel

<!--more-->

Adapun sengketa perihal larangan ekspor bijih nikel berawal ketika Uni Eropa menggugat kebijakan itu ke Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO pada November 2019. Mereka menilai, pembatasan yang berlaku mulai 1 Januari 2020 tersenut akan mengganggu industri baja tahan karat.

Di WTO, proses gugatan berlangsung hingga tiga tahun. Pada November 2022, organisasi itu memutuskan Indonesia tak seharusnya membatasi ekspor nikel. Indonesia lantas mengajukan banding pada 8 Desember 2022.

Hingga kini, proses hukum lanjutan ini belum ada kemajuan. Sebab, pengadilan banding (Appellate Body) WTO belum berfungsi karena kekosongan hakim.

Meski begitu, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, diskusi terus berjalan setelah para menteri perdagangan negara anggota WTO sepakat memfungsikan lagi Appellate Body pada tahun depan.

"Pembahasannya sudah menuju ke arah yang benar," kata dia, dikutip dari Koran Tempo, Kamis, 27 April 2023.

AMELIA RAHIMA SARI | VINDRY FLORENTIN

Pilihan editor: Mendag Ungkap Penyebab Transaksi Dagang Korea Selatan-Vietnam Lebih Besar dari RI