TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menghentikan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 159 negara. Pengamat pariwisata Azril Azahari buka suara atas hal ini.

"Pencabutan kebijakan bebas visa terhadap 159 negara sebenarnya sangat terlambat karena diberlakukan tidak reciprocal," kata Azril pada Tempo secara tertulis, Rabu, 28 Juni 2023.

Meski begitu, Azril menyebut dampaknya terhadap sektor pariwisata tidak signifikan. Sebab, sejak 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 yang memukul sektor tersebut.

"Sebaiknya diberlakukan secara permanen, bukan untuk sementara, karena dampak negatifnya sudah banyak terjadi. Wisman (wisatawan mancanegara) yang datang banyak menimbulkan masalah sosial, ekonomi hingga kriminal," ujar Azril. "Wisman yang datang tidak diseleksi dengan baik."

Lebih lanjut, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) tersebut menyampaikan paradigma pariwisata telah bergeser (shifting tourism paradigm). Sebelum 1980, paradigmanya berada pada mass tourism, yaitu sun-sand-sea.

Selanjutnya: Pada periode 1980 hingga 2000....

<!--more-->

Pada periode 1980 hingga 2000, Azril menyebut paradigma pariwisatanya adalah alternative tourism. Sedangkan pada 2000 hingga 2020 adalah quality tourism, yakni serenity-sprirituality-sustainability.

Sejak Covid-19, paradigma itu, menurut Azril, sudah bergeser ke customized tourism (personalized-localized-smaller in size), yaitu pariwisata special interest-safety atau healthy-science technology in tourism.

"Pemerintah sebaiknya harus memahami telah terjadi pergeseran paradigma pariwisata tersebut serta mengakibatkan pula terjadinya pergeseran perilaku pengunjung," tutur dia.

Kebijakan Jokowi menyetop izin Bebas Visa Kunjungan bagi 159 negara dilakukan sebagai hasil evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI No. M.HH-GR.01.07 Tahun 2023 pada 7 Juni 2023.

"Pasti ada evaluasi, dulu kami buka total. Evaluasinya memberikan manfaat kepada negara, ndak? Kalau ndak mesti (dihentikan). Oh, ini ndak, negara ini perlu dibuka atau tutup? Pasti dievaluasi," ujar Jokowi di Pasar Parungpung, Gunung Sindur, Jawa Barat, Rabu, 21 Juni 2023.

AMELIA RAHIMA SARI | M JULNIS FIRMANSYAH