TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyalurkan subsidi pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik hingga 2023 sejak Maret lalu. Namun, berdasarkan data Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira) baru 818 unit yang terdaftar sudah menerima program potongan harga Rp 7 juta dari pemerintah.

Menanggapi itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, menjelaskan asosiasi sudah melakukan rapat evaluasi perihal itu. Menurut dia, ada beberapa penyebab mengapa serapan subsidi sepeda motor listrik rendah.

“Pertama, kurang sosialisasi terhadap kebijakan skema bantuan,” ujar dia saat dihubungi pada Ahad, 25 Juni 2023.

Kedua, kata Budi, masyarakat yang bisa mendapatkan program hanya mencakup empat kategori sebagaimna Peraturan Menteri Perindustrian. Ketiga, masyarakat yang mendapat bantuan, tapi sudah memiliki motor, pembelian sepeda motor tidak mendapatkan subsidi, karena akan diberikan ke yang lain.

“Keempat, keberadaan dealer sepeda motor dengan merek tertentu yang sudah lulus verifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40 persen belum merata di beberapa daerah,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengakui bahwa subsidi sepeda motor listrik kurang diminati masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan itu juga mengatakan Periklindo masih akan mengevaluasi kebijakan subsidi motor listrik.

Menurut Moeldoko, setidaknya terdapat empat penyebab program ini masih kurang diminati. Pertama, permasalah ada pada terlambatnya aturan soal subsidi motor listrik. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023.

Kedua, aplikasi Sisapira yang digunakan memproses pembelian dengan subsidi motor listrik belum tersosialisasi dengan baik. Hal tersebut membuat masyarakat belum paham cara mendapatkan subsidi motor listrik Rp 7 juta tersebut.

"Saya juga sampaikan bahwa ada aplikasi yang namanya Sisapira, itu aplikasi yang setiap saat kalau mau mengecek populasi pertumbuhan sepeda motor ada di situ. Kalau ingin melihat persyaratannya juga ada di situ," kata dia.

Ketiga, sepeda motor listrik saat ini belum umum di masyarakat. "Kami belum membicarakan ini di mana-mana sehingga masih pada bingung, masih menunggu, wait and see semuanya," tutur Moeldoko.

Moeldoko juga menyebut masalah restitusi yang tejadi pada dealer. Saat ini yang terjadi adalah pembayaran subsidi kepada pengusaha berbentuk restitusi. "Kalau restitusi diberlakukan, ada pikiran yang berkembang, kalau restitusi nanti akan setahun menagihnya," kata Moeldoko.

Meski begitu, dia menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah menggelar rapat untuk membahas masalah restitusi subsidi motor listrik tersebut. Menurut Moeldoko, semuanya sedang dievaluasi dan berharap tidak mempersulit masyarakat.

"Agar subsidi yang dicanangkan pemerintah terhadap 200 ribu kendaraan bermotor ini bisa terselenggara dengan baik," tutur Moeldoko.

MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | ERWAN HARTAWAN

Pilihan Editor: Luhut Sebut Kereta Cepat Dilanjut sampai Surabaya, Pengamat: Kemungkinan Dikerjakan Cina Lagi