TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti atas tuduhan pencemaran nama baik kepada Polda Metro Jaya. Kader Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengaku keberatan dicap sebagai Lord Luhut.

Sebelum kasus yang disidangkan Kamis, 8 Juni 2023 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, diketahui purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) itu tak pernah mempermasalahkan julukan Lord dari warganet. Namun, karena merasa direndahkan terkait pekerjaannya, kali ini ia membuat laporan.

Tidak diketahui secara pasti awal mula dan penyebab munculnya julukan Lord. Namun, berdasarkan pantauan di media sosial, hal tersebut diduga berhubungan dengan peran Luhut Pandjaitan dalam berbagai proyek di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lalu, apa saja daftar jabatan Luhut dari Jokowi?

Daftar Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Pandjaitan dilantik menjadi Menko Marves menggantikan Rizal Ramli pada 27 Juli 2016. Sebelum itu, ia telah menduduki posisi strategis di era Kabinet Kerja (2014-2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), berikut deretannya.

1. Mengurus Distribusi Minyak Goreng

Jokowi memerintahkan Luhut untuk mengatur distribusi minyak goreng setelah hampir setengah tahun bermasalah. Namun, ia mengaku hanya bertugas membantu, buka mengambil alih. “Kami bantu-bantu saja, Nggak ada ambil alih,” katanya pada Senin (23/05/2022).

2. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 148/P/2014, Luhut diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Desember 2014. KSP bertugas memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan program-program prioritas nasional.

3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Ia juga resmi menjadi Menkopolhukam pada 13 Agustus 2015. Jabatan itu diraih untuk menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkena reshuffle.

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Dia menduduki kursi Menko Bidang Kemaritiman usai Rizal Ramli tak lagi menjabat. Terhitung sejak 27 Juli 2016, ia terus berada di posisi yang sama dan bertambah nomenklatur berupa investasi.

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim

Luhut Pandjaitan juga sempat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ad interim atau sementara pada 15 Agustus 2016.

6. Menteri Perhubungan Ad Interim

Menteri Perhubungan ad interim juga menjadi salah satu jabatan Luhut dari Jokowi. Perintah tersebut dilaksanakan pada 2020 untuk menggantikan Budi Karya Sumadi lantaran menjalani perawatan akibat Covid-19.

7. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim

Edhy Prabowo tersangkut kasus korupsi ekspor benih lobster pada November 2020. Imbasnya, Luhut lagi-lagi diimbau untuk merangkap jabatan sebagai Menteri KKP.

8. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DDN)

Sebagaimana Keppres No. 24 Tahun 2018, dia bertindak sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DDN). Tim itu memiliki peran untuk memantau pemanfaatan produk buatan bangsa Indonesia, mulai tahap perencanaan hingga sosialisasi.

9. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Selama pandemi, ia juga bertugas sebagai Wakil KCP-KEN sejak akhir Juni 2021.

10. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali

Tak hanya itu, dia dipercaya Jokowi untuk mengatur PPKM wilayah Jawa-Bali demi mencegah penyebaran Covid-19.

11. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas, Luhut Binsar Pandjaitan memberi instruksi untuk mengawasi danau di Indonesia. Tim itu dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2021.

12. Ketua Tim Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI)

Pada September 2021, jabatan Luhut dari Jokowi bertambah satu, yaitu Ketua Gernas BBI. Melalui BBI, ia diminta untuk memperkuat promosi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

13. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Dengan terbitnya Perpres No. 93 Tahun 2021, ia kembali meraih posisi strategis, yaitu Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Perpres tersebut mencabut Perpres No. 107 Tahun 2015.

14. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Sebagai kepala lembaga pengelolaan sumber daya air, Luhut menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian cadangan air.

15. Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Sawit

Satgas Sawit berperan dalam menangani permasalahan industri sawit di Tanah Air. Luhut Pandjaitan bekerja sesuai Keppres No. 9 Tahun 2023.

16. Ketua Satgas Khusus (Satgasus) Percepatan Realisasi Investasi IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyatakan bahwa pemerintah memilih Luhut sebagai ketua percepatan investasi.

17. Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

Pengarah MRPN menjadi jabatan Luhut dari Jokowi yang terbaru sejak 18 Juni 2023. Perintah tersebut tertuang dalam Perpres No. 39 Tahun 2023.

Pilihan editor: Jokowi Bilang Rencana Pemerintah Tambah Saham di Freeport Segera Rampung

MELYNDA DWI PUSPITA