TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta menggunakan mandor asing dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi hal ini.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi detail tentang maksud pernyataan Menko Luhut.

"Tetapi, kita ingin sampaikan saja bahwa secara umum tenaga kerja kita sudah qualified untuk bisa mengelola proyek-proyek konstruksi yang ada di Indonesia," ujar Rachman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Kamis, 15 Juni 2023.

Dia pun menduga, barangkali ada proyek spesifik khusus yang membutuhkan teknologi khusus dan membutuhkan tenaga kerja asing untuk mengawasinya. Biasanya jika seperti itu, kata dia, nanti ada proses transfer of knowledge.

"Tapi intinya, kita menyampaikan bahwa tenaga kerja konstruksi kita masih siap untuk mengawal program-program konstruksi yang ada di Indonesia," ungkap Rachman.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan alasan menggunakan tenaga kerja asing untuk mengawasi kualitas proyek di IKN. Dia menyampaikan, pihaknya telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor.

Minat investor untuk turut membangun IKN, diklaim sangat besar

<!--more-->

Langkah komunikasi dengan negara-negara yang telah menyampaikan minat untuk ikut membangun IKN juga telah dilakukan. Minat investor untuk turut membangun IKN, menurut Luhut, juga sangat besar sehingga dia ingin kualitas IKN sangat baik agar investor semakin banyak.

"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas," kata Luhut dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. "Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus."

AMELIA RAHIMA SARI | NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Dorong Hilirisasi Agar RI Bisa 'Naik Kelas', Luhut: Mengapa WTO Memaksa Kami Ekspor Mineral?