TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik keputusan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang menilai Indonesia melanggar aturan dagang karena melarang ekspor bahan mentahnya.

“Mengapa kami tidak diperbolehkan untuk mengolah sendiri mineral-mineral kami? Mengapa kami harus mengekspor itu? Mengapa WTO memaksa kami mengekspor mineral kami?” kata Luhut saat memberikan pidato pada Jakarta Geopolitical Forum Ke-7 2023 di Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023.

Luhut menilai keputusan WTO yang menentang kebijakan Indonesia melarang ekspor bahan-bahan mentahnya, termasuk nickel ore untuk diekspor luar negeri, adalah bentuk tekanan terhadap suatu negara.

Ia pun mengingatkan negara-negara berkembang, terutama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa dan di Asia Tenggara (ASEAN), untuk memperkuat kerja sama demi menghadapi tekanan-tekanan tersebut.

“Selama kita (negara-negara di kawasan) bekerja sama, kita dapat berkolaborasi antarsesama anggota ASEAN. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di kawasan ini,” ucap Luhut.

Apalagi, kata Luhut, tiap negara berkembang berhak untuk tumbuh menjadi negara maju. Pesan itu yang seharusnya disuarakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia terutama saat menghadapi berbagai tekanan dari blok-blok dagang yang dikuasai oleh negara-negara maju.

“Kami tidak menentang negara-negara maju, tetapi negara-negara berkembang punya hak untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Itu pesan penting yang harus disuarakan,” kata Luhut.

Menurut Luhut, negara-negara berkembang banyak yang memiliki sumber daya alam mineral melimpah. Oleh sebab itu, hilirisasi sumber daya alam pun menjadi salah satu cara bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan pendapatan sekaligus pertumbuhan ekonominya agar bisa 'naik kelas'. Naik kelas di sini maksudnya adalah dari negara berpendapatan menengah (middle-income country) ke negara berpendapatan tinggi (high-income country) atau negara maju.

Selanjutnya: Ia lalu mencontohkan Indonesia mendapatkan banyak...

<!--more-->

Ia lalu mencontohkan Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari hilirisasi industri dengan memanfaatkan satu item (mineral) yaitu nickel ore (bijih nikel). "Dari nickel ore untuk membuat baterai. Kemudian dari iron steel jika diurai lagi ke bawah ada banyak yang dapat diolah," tuturnya. "Itu membuka banyak pekerjaan, mencetak banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan menciptakan banyak hal."

Indonesia sebelumnya resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 2 Januari 2020. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Akibat kebijakan itu, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada Oktober 2022 mengabulkan gugatan Uni Eropa dan memutuskan Indonesia melanggar aturan-aturan dagang WTO.

Sebulan setelah WTO mengabulkan gugatan EU itu, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia mengajukan banding. Kepala Negara menegaskan Indonesia tak akan menyetop kebijakan hilirisasi terhadap nikel dan kekayaan alam lainnya.

Bahkan, kata Jokowi, setelah larangan ekspor bahan mentah nikel yang diterapkan sejak 2020, Pemerintah kemudian melarang ekspor bahan mentah bauksit.

"Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk urusan yang kecil-kecil, termasuk kopi. Usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, pada akhir November 2022 lalu.

ANTARA

Pilihan Editor: Jokowi Bela Luhut soal Pakai Mandor Asing di Proyek IKN, Apa Alasannya?