TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan menjelaskan alasan menggunakan orang asing untuk mengawasi kualitas proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas," kata Luhut dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau daring di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023.

Kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menyinggung Istana Presiden baru yang nantinya dikhawatirkan tidak bagus jika tidak diawasi oleh pekerja non-lokal. Lantas, apa saja tugas mandor bule di proyek IKN tersebut?

"Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus."

Perkembangan investor IKN

Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN itu lalu memaparkan pihaknya telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor.

Langkah komunikasi dengan negara-negara yang telah menyampaikan minat untuk ikut membangun IKN juga telah dilakukan. Sejumlah negara itu seperti seperti Uni Emirat Arab, Cina hingga beberapa negara Timur Tengah.

Minat investor untuk tutur membangun IKN, menurut Luhut, juga sangat besar. Bahkan, salah satu pakar pengembang kota asal Shenzhen, Cina, sudah meminta untuk bisa segera masuk. Antusiasme yang tinggi juga ditunjukkan investor Singapura yang ditemui Luhut dalam acara Temasek Ecosperity.

"Kemarin di Singapura, itu mereka apresiasi terhadap ini karena ini adalah green city, green capital pertama di dunia," kata Luhut.

Luhut menyatakan ia telah dua kali mengunjungi IKN dan turut menawarkan proyek investasi di ibu kota baru tersebut ke sejumlah investor, termasuk investor dari Singapura.

"Kemarin di Singapura kita juga jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias mau masuk. Dan kita berharap, bukan berharap, harus, 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana," ucap Luhut.

Lebih jauh, Luhut menjelaskan bahwa faktor lahan dan harganya sangat berperan penting dalam pengembangan IKN. Oleh sebab itu, ia berharap segera ada appraisal (taksiran harga) untuk menghitung harga lahan di IKN.

"Setiap 6 bulan harga tanah itu akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu," tutur Luhut.<!--more-->

Ekonom sebut masih banyak pekerja lokal berkualitas

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik langkah pemerintah menggunakan tenaga asing sebagai mandor di proyek IKN. Menurut Bhima, proyek IKN mestinya memprioritaskan tenaga kerja lokal.

"Sayang kalau lebih memilih mempekerjakan tenaga asing. Apalagi kalau cuma di level supervisor atau pengawas," kata Bhima ketika ditemui di Menara Rajawali Jakarta Selatan, Rabu, 14 Juni 2023. "Masih banyak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berkualitas."

Tugas mandor bule di IKN

Pemerintah Indonesia menunjuk 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya untuk menjadi pelaksana pengerjaan IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Enam BUMN Karya di sektor konstruksi itu membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT Karya Logistik Nusantara atau PT KLN. Menurut Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Tjahjo Purnomo, PT KLN berfungsi untuk mendukung pembangunan IKN dalam penyediaan bahan dasar konstruksi, bisnis beton pracetak, dan perdagangan material lainnya.

“Hadirnya PT KLN diharapkan mampu menyelenggarakan proyek pembangunan IKN dengan memberi jaminan pasokan dan mutu produk material konstruksi”, kata Tjahjo di Jakarta pada Kamis, 16 Maret 2023.

Kolaborasi enam BUMN konstruksi resmi didirikan pada 10 Februari 2023 dengan modal dasar Rp 340 miliar. PT KLN dibentuk melalui pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) No. AHU-0011167.AH.01.01 Tahun 2023.

“Perusahaan dibentuk untuk menjalankan usaha industri beton pracetak dan perdagangan material konstruksi, pergudangan, dan kepelabuhanan. PT KLN akan mendukung pembangunan infrastruktur IKN Nusantara, meliputi pembangunan jalan tol, jalan non tol, bangunan, bendungan, serta fasilitas pembangunan lainnya," tulis keterangan dalam unggahan Instagram @nindyakarya pada Rabu, 7 Juni 2023.

Dengan demikian, mengacu penjelasan tersebut, maka tugas mandor bule proyek IKN yang diminta Luhut Pandjaitan berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan bebas hambatan (tol), jalanan umum atau jalan raya, gedung-gedung, bendungan, jembatan, dan bangunan lainnya sesuai desain IKN. Meski begitu, Luhut tak memaparkan secara rinci kriteria pengawas yang diinginkannya.

RR ARIYANI | RIRI RAHAYU | ANDIKA DWI

Pilihan Editor: Jokowi, Airlangga, dan Menteri KKP Kompak Bantah Dugaan Singapura Dibalik Kebijakan Ekspor Pasir Laut