Banyak Kebijakan Lebih Berpihak pada Pengusaha Besar Dibanding UMKM, Ketua KPPU: Di Mana Demokrasi Ekonomi?

Minggu, 11 Juni 2023 14:40 WIB

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Afif Hasbullah dalam acara HUT KPPU ke-23 di Anjungan Sarinah, Jakarta pada Ahad, 11 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Afif Hasbullah menyampaikan mengenai pertumbuhan jumlah kekayaan orang kaya Indonesia yang lebih besar dan cepat dibandingkan pertumbuhan pengentasan kemiskinan.

"Pertumbuhan jumlah kekayaan 10 persen orang kaya di Indonesia jauh lebih besar, jauh lebih cepat dari pertumbuhan kekayaan 40 persen orang miskin di Indonesia. Ini sangat prihatin bagi kita semua," kata Afif dalam perayaan HUT KPPU ke-23 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Ahad, 11 Juni 2023.

Menurut Arif, hal tersebut membuktikan bahwa prinsip persaingan usaha belum menjadi alat utama dalam penyusunan kebijakan di Indonesia. Padahal, kata dia, kebijakan merupakan kunci dan basis utama suatu lingkungan bisnis yang kompetitif dan menguntungkan bagi seluruh rakyat.

Lebih lanjut, dia menilai masih banyak kebijakan pemerintah yang belum memberikan ruang besar bagi pelaku-pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sebaliknya, justru memberikan lebih banyak ruang-ruang pada pelaku-pelaku usaha dominan.

"Pertanyaannya, apakah kita sudah berhasil menjalankan demokrasi ekonomi?" tanya Afif.

Advertising
Advertising

Dia pun membeberkan kesenjangan ekonomi semakin lebar di masa pandemi. "Ancaman krisis pangan global, ancaman oligarki, dan aksi merger dan akuisisi lintas negara yang berdampak pada perekonomian Indonesia," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan daya saing Indonesia merosot di peringkat 44 pada 2022, dari peringkat 37.

Menurut Mahfud, peringkat tersebut merupakan peringkat terendah selama 5 tahun terakhir. "Tingkat kemiskinan di Indonesia sepanjang 2022 tercatat sebesar 8,97 persen, naik tipis dari Maret 2022 sebesar 9,34 persen," ujar Mahfud.

Sementara itu, menurut Mahfud indeks gini RI pada 2022 adalah 0,381. Sedangkan indeks gini ketika Orde Baru, kata dia, sekitar 0,200.

"Indeks gini rasio itu kesenjangan antara jumlah orang kaya dan jumlah orang miskin. Semakin kecil indeks kita, semakin bagus," tutur Mahfud.

Pilihan Editor: Jokowi Ajak Warga Singapura Tinggal di IKN, Berapa Kisaran Harga Rumah di Sana?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Program KeCe BRI Bantu Keberlanjutan Pengusaha Perabotan Kayu Ini

10 jam lalu

Program KeCe BRI Bantu Keberlanjutan Pengusaha Perabotan Kayu Ini

Setelah mendapat pinjaman Rp 8 juta, omzet Siti di bulan berikutnya mencapai Rp 10 juta.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahfud MD Sematkan Pepatah Sakral di Prasasti Asrama Mahasiswa Madura Yogya

12 jam lalu

Cerita Mahfud MD Sematkan Pepatah Sakral di Prasasti Asrama Mahasiswa Madura Yogya

Mahfud MD didapuk meresmikan asrama mahasiswa Madura Yogyakarta yang baru selesai direnovasi pada Senin 20 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

20 jam lalu

Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

Pemerintah memundurkan tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dari sebelumnya 17 Oktober 2024 menjadi 2026. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

21 jam lalu

Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara penutupan rangkaian puncak HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

2 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

2 hari lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

2 hari lalu

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai peran Bamsoet dalam memajukan berbagai produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

2 hari lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

2 hari lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

3 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya