TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, butuh banyak prasyarat dan waktu yang panjang. Hal itu bertolak belakang dengan pemerintah yang menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024.

“Tidak cukup (pengentasan kemiskinan ekstrem) hanya dengan dukungan anggaran,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 7 Juni 2023.

Menurut Yusuf, ketersediaan anggaran semata tidak lantas menjamin penanggulangan kemiskinan akan berjalan cepat. Kualitas institusi dan kualitas pembuatan kebijakan, kata dia, akan lebih menentukan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan yang paling penting untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama hak atas tanah dan hak atas pekerjaan yang layak. Kemudian jaring pengaman sosial yang efektif, pembangunan infrastruktur yang prorakyat dan pembangunan daerah yang inklusif, terutama pembangunan pertanian dan pedesaan.

“Itu semua membutuhkan dukungan kualitas institusi di semua lini dan waktu yang tidak pendek,” ucap Yusuf.

Dia menjelaskan bahwa penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem secara umum memiliki beban ketergantungan yang tinggi dengan jumlah anggota keluarga tidak produktif yang besar. Secara geografis, kata Yusuf, penduduk miskin ekstrem sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dengan akses kebutuhan dasar yang terbatas, seperti listrik, peralatan memasak dan air bersih.

Selanjutnya: Dengan ketiadaan keahlian dan modal....

<!--more-->

Dengan ketiadaan keahlian dan modal, menurut dia, kepala keluarga miskin ekstrem umumnya berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu pekerja tidak dibayar, yaitu anggota keluarganya. Penduduk miskin ekstrem secara umum memiliki tingkat pendidikan rendah.

“Bekerja di sektor primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan penggalian), dan tidak memiliki akses ke sumber pendanaan usaha formal yang murah dan fleksibel,” tutur Yusuf.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi, pada 20 Februari 2023 lalu.

Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen 2024, kata dia, menjadi fokus jangka pendek pemerintah. Artinya, bendahara negara berujar, keseluruhan total angka kemiskinan akan menurun. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan pendanaanya juga akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan.

“Jadi kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen, kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5-7,5 persen,” kata dia.

Pilihan Editor: Fintech Gagal Bayar, OJK Contohkan TaniFund Sudah Angkat tangan, Tak Mampu Lakukan Action Plan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini