KKP: Pengelolaan Sendimentasi Laut Bukanlah Pertambangan

Kamis, 8 Juni 2023 17:42 WIB

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Victor Gustaaf Manoppo saat konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semestar I Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

TEMPO.CO, Batam - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo menegaskan pengelolaan sendimentasi laut bukanlah aktivitas pertambangan, tetapi pembersihan laut.

"Saya tidak pernah sampaikan kalau ini pertambangan, ini adalah pembersihan sendimentasi laut," kata Victor kepada awak media, usai menghadiri acara Fokus Grup Diskusi tentang pengelolaan hasil sendimentasi laut, di AP Premier Hotel, Batam, Kamis, 8 Juni 2023.

Pernyataan itu juga disampaikan Victor saat memberikan tanggapan pertanyaan dari peserta FGD. Acara ini dihadiri mulai dari pemerintah daerah (Pemda) hingga pengusaha tambang pasir laut.

Victor mengatakan, saat ini KKP sedang mengumpulkan semua masukan untuk membuatan peraturan turunan dalam bentuk peraturan menteri (permen). Dari permen tersebut nanti peraturan bisa digunakan secara universal dari Sabang sampai Merauke. "Termasuk Kepri, yang dulunya punya pengalaman terkait tambang pasir laut," katanya.

KKP melibatkan berbagai pihak untuk merampungkan permen tersebut, mulai dari pemerintah daerah, akademisi dibidang oceonograpi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lainnya. "Acara FGD ini juga menampung semua masukan itu," ujar Victor.

Advertising
Advertising

Sedangkan untuk titik lokasi pembersihan sendimentasi laut harus berdasarkan kajian. Ia menegaskan, titik-titik tersebut bukanlah ditentukan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, tetapi berdasarkan kajian yang panjang. "Yang jelas tujuan kami untuk pembersihan laut dan untuk ekologi juga," katanya.

Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda mengatakan, kerangka Permen terkait pengelolaan sendimentasi di laut ini sudah selesai. Namun, sekarang sedang proses menunggu masukan dari LSM, perguruan tinggi dan lainnya. "Termasuk masukan dari teman-teman media," kata Huda.

Huda tidak bisa memastikan target waktu permen tersebut selesai, namun kata Huda akan diselesaikan secepatnya. "Yang jelas sekarang masukan itu kami kumpulkan dulu, setelah itu saya akan presentasikan. Masukan itu kami terima agar aturan ini lebih baik ke depan. Targetnya secepatnya karena di Kepri sudah banyak yang menunggu," ujar Huda.

Pilihan Editor: Patrick Walujo Ditunjuk jadi CEO GOTO, Agus Martowardojo jadi Komut Gantikan Boy Thohir

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

45 menit lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kaya Aktivitas Perikanan dan Tambang, Teluk Kendari Mendangkal dengan Cepat

2 jam lalu

Kaya Aktivitas Perikanan dan Tambang, Teluk Kendari Mendangkal dengan Cepat

Teluk Kendari di kota Kendari mengalami pendangkalan yang dramatis selama sekitar 20 tahun terakhir. Ini kajian sedimentasi di perairan itu oleh BRIN.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

20 jam lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

20 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

1 hari lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

2 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

3 hari lalu

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.

Baca Selengkapnya

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

3 hari lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

3 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

4 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut

Baca Selengkapnya