TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa pemerintah optimistis angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024 mendekati angka 0. Sehingga, dia berujar, itu menjadi modal untuk strategi di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Selain itu, Suharso menjelaskan, selain kemiskinan ekstrem, di Indonesia juga ada kemiskinan lain yakni kemiskinan desil satu dan desil dua. "Itu kita lihat," ujar dia di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Juni 2023.

Menurut Suharso, pendekatan strategi pengentasan kemiskinan akan berbeda, yakni lebih banyak kepada pemberdayaan seperti lapangan kerja. Dia mengatakan pemerintah akan mendorong apa saja yang bisa menjadi pusat pertumbuhan baru di tempat masyarakat miskin itu berada.

Yang paling penting, Suharso berujar, membuat masyarakat mampu. "Seperti tadi usulan dari teman-teman universitas supaya pembangunan mereka naik kelas tapi masyarakatnya juga ikut terangkul. Jadi struktur sosialnya juga berubah," ucap Suharso.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan beberapa fokus jangka pendek pemerintah hingga tahun 2024. Hal itu disampaikan usai dalam rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin berakhir tahun depan.

“Oleh karena itu berbagai program prioritas akan dilakukan fokus dalam pelaksanaanya. Satu penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024,” ujar Sri Mulyani pada Senin, 20 Februari 2023.

Selanjutnya: Artinya, kata dia, keseluruhan total angka kemiskinan ...

<!--more-->

Artinya, kata dia, keseluruhan total angka kemiskinan akan menurun. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan pendanaanya juga akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan.

“Jadi kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen, kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5-7,5 persen,” kata dia.

Selain itu, bendahara negara juga menuturkan, pemerintah akan meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan stunting. Hal itu, kata Sri Mulyani, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada kepala daerah untuk penurunan stunting menuju 3 persen.

Sri Mulyani menilai, hal itu tentu akan menimbulkan implikasi dari anggaran yang terus disediakan tahun ini dan tahun depan. “Stunting diharapkan turun 3,8 persen ini perlu upaya effort tambahan keras dan alokasi anggaran tambahan untuk tahun ini dan tahun depan,” ucapnya kala itu.

Pilihan Editor: IMF Nilai Pertumbuhan Ekonomi RI Jauh Lampaui Global dan Harap Bisa Bantu Entaskan Kemiskinan di..

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini