Ekonom Beri Catatan Anggapan Dampak Positif Pemilu 2024 bagi Perekonomian Indonesia

Minggu, 4 Juni 2023 19:09 WIB

Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo saat ngopi bareng. Instagram/@ridwankami

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira membeberkan sisi positif dari pemilihan umum atau Pemilu 2024 bagi perekonomian Indonesia. Beberapa di antaranya muncul kebijakan belanja populis seperti kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN, hingga pembangunan infrastruktur yang digenjot.

“Kemudian bansos (bantuan sosial) juga akan naik,” ujar Bhima melalui pesan suara pada Ahad, 4 Juni 2023.

Namun, Bhima menilai, belanja-belanja populis mendapatkan banyak kritik dari masyarakat karena tidak tepat sasaran dan menguntungkan segelitir kelompok Dia mencontohkan kebijakan subsidi kendaraan listrik menjelang Pemilu 2024.

“Yang untung ya pejabat yang punya konflik kepentingan di kendaraan listrik jadi aspek pemerataannya juga dipertanyakan,” tutur dia.

Selain itu, sisi positif lainnya yang perlu didongkrak pada tahun depan, Bhima melanjutkan, adalah kembalinya tren pariwisata, baik wisata domestik maupun asing. Karena, dia berujar, pandemi Covid-19 sudah mereda dan mobilitas masyarakat sudah kembali seperti sebelum pandemi.

Advertising
Advertising

“Ini akan menjadi trigger juga terutama di daerah Indonesia bagian timur dan Bali. Yang jadi basis pariwisata itu akan terdorong kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024. Itu yang positif,” ucap Bhima.

Selanjutnya: proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 versi Kemenkeu

<!--more-->

Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 atau tahun politik. Untuk tahun ini, kata dia, pemerintah memproyeksinya ekonomi tumbuh 5,0-5,3 persen dan akan meningkat lebih tinggi tahun depan.

“Tahun depan dengan kebijakan yang terus konsisten dan konsolidasi secara hati-hati kita berharap bisa mengelola perekonomian kita dengan baik dan peluang yang ada kita manfaatkan. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi 5,3-5,7 persen,” ujar dia pada Rabu, 31 Mei 2023.

Menurut Febrio, proyeksi tersebut sudah menghitung dampak dari tahun politik. Serta pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun depan juga, kata dia, akan lebih terkelola dengan baik. Selain itu, nilai tukar rupiah juga akan menguat, serta suku bunga akan lebih rendah. Alasannya, karena tata kelola fiskan Indonesia, kata dia, sangat kredibel.

“Sehingga pasar bisa melihat bahwa kredibilitas fiskal kita memang stand out dibandingkan banyak negara, dari pilihan-pilihan mereka menaruh investasinya,” ucap Febrio.

Pilihan Editor: Kemenkeu Proyeksikan Ekonomi RI di Tahun Politik Tumbuh 5,7 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

1 hari lalu

Gibran Hadiri Seremoni Penutupan HUT Dewan Kerajinan Nasional: UMKM Dilibatkan, Ada Ojol sampai Perias

Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara penutupan rangkaian puncak HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

2 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

3 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

5 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

5 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

5 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

5 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

5 hari lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

5 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya