Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Senin, 29 Mei 2023 12:27 WIB

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal

4. Bos Kopi Kapal Api dan Maspion Diperiksa KPK sebagai Saksi, Ini Profil Alim Markus dan Soedomo Mergonoto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Santos Jaya Abadi Kopi Kapal Api, Soedomo Mergonoto dan Pimpinan Maspion Group, Alim Markus sebagai saksi atas kasus dugaan gratifikasi eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Pemimpin perusahaan Kapal Api diperiksa KPK pada Senin, 22 Mei 2023 lalu, sementara bos Maspion diperiksa pada Rabu, 24 Mei 2023.

Soedomo Mergonoto adalah CEO PT Kapal Api Global dan berperan penting dalam kesuksesan merek Kopi Kapal Api. Bisnis kopi ini dirintis oleh ayahnya, Go Soe Loet pada tahun 1927. Go sendiri adalah orang asli Tiongkok yang berlayar ke Indonesia pada 1920-an. Soedomo kemudian mulai terlibat aktif di perusahaan kopi ayahnya sejak tahun 1967.

Proses awal pendirian bisnis Kopi Kapal Api tidak mudah bagi Go dan Soedomo. Saat Soedomo dewasa, Go meminta dia mencari sumber penghasilan lain. Pada saat itu, Soedomo bekerja di perusahaan vulkanisir ban, mengelap ban bekas. Bahkan, untuk tambahan penghasilan, Soedomo juga menjadi kernet bemo. Pekerjaan kernet tersebut biasanya dilakukan oleh Soedomo pada akhir pekan atau setelah pulang kerja untuk membantu keluarga.

Alim Markus, seorang pengusaha Indonesia dan pemilik Maspion Group, dikenal dengan slogannya yang terkenal, "Cintailah produk-produk Indonesia".

Telah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Maspion Indonesia sejak tahun 1971, Alim merupakan anak sulung dari pendiri Maspion, Alim Husein.

Ia telah mengembangkan bisnis keluarganya menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi peralatan elektronik dan perkakas rumah tangga. Kini, Maspion Group memiliki banyak anak perusahaan dan mendukung lebih dari 32.000 karyawan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. 24 Kloter Haji Berangkat dari Bandara Kertajati dengan Maskapai Saudi Airlines

Menteri Agama Yaqut Cholil dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas penerbangan haji pertama di Bandara Kertajati di Majalengka pada Minggu, 28 Mei 2023 malam. Yaqut mengatakan, saat ini Bandara Kertajati baru dimanfaatkan oleh jamaah haji asal Jawa Barat. Tahun depan dia berharap lebih banyak lagi jemaah haji dari berbagai daerah berangkat melalui Bandara Kertajati.

“Jawa Tengah bagian barat dan selatan itu lebih dekat ke sini daripada ke Solo. Mungkin nanti Pak Dirjen (Kementerian Agama) bisa direkayasa bagaimana agar ini bukan hanya dimanfaatkan calon jamaah dari Jawa Barat. Dan penerbangan-penerbangan untuk umroh saya kira sudah bisa dimulai dari sini,” kata Yaqut dalam keterangannya, Senin 29 Mei 2023.

Yaqut mengingatkan cuaca ekstrem di Arab Saudi ke jemaah haji. Dia mengklaim, Kementerian Agama sudah mewanti-wanti jamaah untuk mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrem, terutama pada jamaah lansia. Pada 28 Mei 2023 lalu, temperatur udara di Arab Saudi dilaporkan menembus 50 derajat Celcius.

“Petugas kita siapkan untuk menghadapi cuaca yang sangat ekstrem panasnya. Juga petugas untuk lansia. Kita tahu jamaah lansia ini sepertiga dari total jamaah. Jadi kurang lebih 60 ribu dari 221 ribu itu lansia. Kita sudah siapkan petugas-petugas khusus untuk mendampingi lansia ini supaya bisa beribadah dengan tenang, nyaman, dan tentu lancar,” kata Yaqut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pada musim haji tahun ini pertama kalinya menggunakan tempat pemberangkatan jamaah haji dari Bandara Kertajati.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan



Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

13 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

13 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

16 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya