Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Minggu, 28 Mei 2023 06:00 WIB

BPKN memastikan layanan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah aman untuk digunakan para nasabah.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang paling banyak dibaca sepanjang Sabtu, 27 Mei 2023 adalah tentang tanggapan Direktur Penjualan dan Distribusi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI Anton Sukarna mengenai beredarnya percakapan (chat) antara peretas ransomware LockBit dengan pihak yang diduga perwakilan dari BSI. Chat tersebut diunggah di situs milik LockBit yang berisi negosiasi kedua belah pihak.

Berikutnya adalah berita tentang profil bisnis Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus yang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Lalu berita mengenai pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada para pengkritik pemerintah.

Kemudian berita mengenai dampak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang diteken Sri Mulyani terhadap industri. Aturan tersebut mengatur standar biaya masukan untuk pengadaan mobil listrik para pejabat eselon I dan II pegawai negeri sipil atau PNS.

Berita kelima adalah tentang negara-negara yang dilobi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berinvestasi di IKN.

Advertising
Advertising

Berikut rangkuman lima berita terpopuler di Tempo.co.

1. Chat Negosiasi dengan LockBit Diduga Bocor, Ini Kata BSI

Direktur Penjualan dan Distribusi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI, Anton Sukarna, menanggapi beredarnya percakapan (chat) antara peretas ransomware LockBit dengan pihak yang diduga perwakilan dari BSI. Chat tersebut diunggah di situs milik LockBit yang berisi negosiasi kedua belah pihak.

Anton mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui jika ada informasi itu. Bahkan, menurut dia, di internal BSI, di forum-forum resmi direksi tidak membicarakan hal itu.

“Jadi saya pribadi, saya tidak tahu apakah ada permintaan berapanya, kemudian ada negosiasinya, saya kira enggak. Saya enggak tahu sama sekali. Justru tahunya dari media,” ujar dia di Kantor Tempo, Jakarta Barat, pada Kamis, 25 Mei 2023.

Soal penyebab terjadinya gangguan selama beberapa hari yang dimulai pada 8 Mei 2023 itu juga Anton belum bisa mengkonfirmasinya. Padahal LockBit sudah mengaku sebagai penyebab gangguan itu dan mencuri data berupa 15 juta data nasabah, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabita data internal milik BSI di dark web.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

<!--more-->

2. Bos Maspion Grup Diperiksa KPK, Ini Sejarah Perusahaannya: Dimulai dari Lampu Teplok

Nama perusahaan Maspion Group tengah disorot publik. Lantaran Presiden Direktur (Presdir) perusahaan tersebut, Alim Markus, diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada Senin 31 Mei 2023. Ia bersama seseorang yang diduga sebagai pengawalnya, tiba di kantor KPK di Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 09:42 WIB.

Seperti diketahui, Maspion Group merupakan perusahaan besar yang lama berkiprah di Indonesia. Bisnisnya dimulai dari skala kecil hingga besar dan memiliki brand awareness yang cukup populer.

Dikutip dari laman perusahaannya, sebelum membentuk Maspion Group, ayah Alim Markus, yakni Alim Husin mendirikan usaha kecil yang fokus memproduksi lampu teplok (minyak tanah) terbuat dari aluminium dan logam lainnya. Perusahaan itu beroperasi sejak 1961 tersebut dan diberi nama UD Logam Jawa.

Pada awalnya, ia mempekerjakan delapan karyawan untuk menghasilkan 300 lusin lampu logam per hari. Dari lampu teplok sederhana, usaha itu pun berkembang menjadi produksi lampu badai untuk nelayan saat melaut. Pada 1962, UD Logam Jawa berkembang menjadi industri dapur rumah sederhana yang dikembangkan bersama rekannya, Gunardi Go.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. Luhut ke Pengkritik Pemerintah: Jangan Habiskan Waktu Hanya Bicarakan Kurang Ini-itu

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali sindir para pengkritik pemerintah yang selalu menyebut program yang sedang dijalankan tidak berprogres.

Menurut Luhut, para pengkritik hanya melihat sepotong-sepotong program pemerintah, tidak melihat secara menyeluruh secara ekosistem.

"Kita bicara ekosistem. Jadi saudara-saudara sekalian jangan hanya lihat sepotong-sepotong. Look at it as an ecosystem," kata Luhut melalui akun instagram pribadinya yang dikutip Tempo pada Sabtu 27 Mei 2023.

Luhut pun meminta agar masyarakat tidak menghabiskan waktu untuk membicarakan kekurangan pemerintah.

"Jangan habiskan waktu kita hanya membicarakan kurang ini-itu, tidak ada satu presiden yang bisa menyelesaikan seluruh masalah, tidak akan ada. Tapi, berkelanjutan itu yang sangat penting," kata Luhut.

Pernyataan itu disampaikan Luhut kepada 20 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program Workshop Biomedical dan Genomics tahap pertama dalam acara Beijing Genomics Institute (BGI) di kota Shenzhen, Cina. Kegiatan itu merupakan kerjasama riset Maritim antara Indonesia dan BGI Cina.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat ...

<!--more-->

4. Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. Arsjad Rasjid membeberkan dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan itu diteken Sri Mulyani Indrawati pada Rabu, 3 Mei 2023, di antaranya mengatur standar biaya masukan untuk pengadaan mobil listrik para pejabat eselon I dan II pegawai negeri sipil atau PNS.

Menurut Arsjad, regulasi itu menciptakan market atau pasar yang mendukung peta jalan Net Zero Emission sektor energi di Indonesia. “Adanya kebijakan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 26 Mei 2023.

Selain itu, Arsjad juga mengatakan aturan itu bisa mendorong lebih banyak penyedia kendaraan listrik maupun infrastrukturnya di Indonesia. Sehingga dapat mengakselerasi transisi energi melalui kendaraan listrik.

“Misalnya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan juga industri hulu kendaraan listrik dan juga komponennya,” ucap dia.

Namun, Arsjad yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu berujar, perlu dicatat bahwa ini hanya bersifat sementara. Tugas selanjutnya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan permintaan sehingga industri kendaraan listrik dapat tumbuh lebih pesat.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Deretan Negara yang Dirayu Jokowi untuk Investasi ke IKN

Melanjutkan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tentu membutuhkan dukungan dari banyak pihak, terutama para investor yang akan menggelontorkan dananya. Oleh karena itu, dibutuhkan juga kerja sama dengan berbagai negara untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru Indonesia ini.

Hal ini pula yang sedang dilakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang melobi sejumlah negara untuk berinvestasi di IKN.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengaku telah ditagih oleh Jokowi perihal realisasi investasi di IKN. Bambang menyebut bahwa banyak investor berminat menanamkan modal, namun belum terealisasikan.

Sejauh ini, dikabarkan banyak negara di dunia yang tertarik untuk berinvestasi dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara baru Indonesia yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut. Lantas, siapa saja daftar negara yang dirayu Jokowi untuk investasi ke IKN? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: BSI Perkuat Sistem IT Usai Layanan Error: Upgrade Antivirus hingga Simulasi Serangan Siber














Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

6 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

8 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

9 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

9 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

10 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

10 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

11 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

11 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

13 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya