TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik pembangunan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai lebih sedikit dibandingkan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden.

Ia menyebut Jokowi hanya berhasil membangun jalan tak berbayar kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer, sedangkan di jaman SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat.

Menanggapi kritik Anies, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Kementerian Keuangan pun ikut buka suara. Lalu, bagaimana data versi Badan Pusat Statistik?

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2004 sebanyak 372.928 kilometer jalan nasional dibangun pada masa awal kepemimpinan SBY sebagai presiden. Total panjang jalan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu jalan negara sepanjang 34.628 kilometer, jalan provinsi 40.125 kilometer, dan jalan kabupaten atau kota sepanjang 298.175 kilometer.

Sepuluh tahun berlalu, pembangunan jalan nasional di Indonesia selama kepemimpinan SBY bertambah menjadi 517.753 kilometer. Data tersebut terdiri dari jalan negara sepanjang 46.432 km, jalan provinsi 53.528 kilometer, dan jalan kabupaten atau kota dengan panjang 417.793 kilometer.

Dengan data itu, terlihat ada peningkatan sebanyak 144.825 kilometer jalan yang dibangun SBY selama 10 tahun menjadi presiden. Kemudian, data pembangunan jalan beralih ke Jokowi selama memimpin sejak 2014 sampai saat ini. Berdasarkan data BPS terakhir pada 2021, jumlah jalan nasional yang telah dibangun pemerintah, yakni 546.116 kilometer. Ini terdiri dari jalan negara 47.017 kilometer, jalan provinsi 54.551 kilometer dan jalan kabupaten atau kota 444.548 kilometer.

Selanjutnya: Total jalan nasional yang dibangun Jokowi bertambah<!--more-->

Jika diakumulasikan, maka sejak 2014 memimpin Indonesia, Jokowi membangun jalan nasional dengan panjang 28.363 kilometer. Meski begitu, diperkirakan total jalan nasional yang dibangun Jokowi akan bertambah mengingat belum ada data terbaru BPS pada 2022, 2023 dan 2024.

Lebih lanjut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan anggaran infrastruktur pun menunjukkan tren peningkatan. Pada periode 2019-2023, pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah mengeluarkan rata-rata Rp 374,2 triliun per tahunnya.

Pada tahun 2022, tercatat anggaran infrastruktur telah terealisasi sebesar Rp 374,7 triliun (unaudited). Realisasi anggaran tersebut melalui belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 6,1 triliun, transfer ke daerah Rp 97,4 triliun, pembiayaan anggaran Rp 81,9 triliun, dan belanja kementerian/lembaga Rp189,3 triliun.

Selain itu, tercatat anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sejak 2010 sampai 2022 mengalami tren peningkatan. Pada 2010 tercatat anggarannya sebesar Rp 18,36 miliar, lalu terus naik hingga pada 2012 tercatat Rp 40,33 miliar. Kemudian turun pada 2013 menjadi Rp 39,30 miliar.

Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga melonjak kembali pada 2015 menjadi Rp 57,39 miliar. Namun turun drastis pada 2016 menjadi Rp 41,19 miliar. Anggaran tertinggi terdapat pada 2021 yaitu Rp 66,37 miliar. Kemudian turun pada 2022 menjadi Rp 58,14 miliar.

RIANI SANUSI PUTRI | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Jokowi vs SBY, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan untuk Kalah Menang, tapi..

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.