TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 30 April 2023 mencapai Rp 7.849,89 triliun dengan rasio 38,15 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Posisi utang tersebut turun dibandingkan dengan periode akhir Maret 2023 yang mencapai Rp 7.879,07 triliun.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir bulan April 2023 itu, berada di batas aman (jauh di bawah 60 persen PDB), sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tertulis dalam Buku APBN KiTA edisi Mei 2023 yang dikutip Kamis, 25 Mei 2023.

Adapun komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,88 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa Surat Berharga Negara atau SBN yang mencapai 89,26 persen.

Selain itu, pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. “Per akhir April 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun,” tertulis dalam catatan Kemenkeu.

Selanjutnya, katanya, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDG (SDG Bond).

Selain itu, peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan marketing SBN, khususnya SBN Ritel yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting. “Mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel,” demikian catatan APBN KiTA edisi Mei 2023.

Selanjutnya: Kritik Jusuf Kalla ...

<!--more-->

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengkritik besarnya utang pemerintah di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut JK tingginya utang di Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah saat ini yakni dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah yang terbesar.

"Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK dalam milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Sementara itu Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan beban bunga utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 440 triliun setiap tahunnya. Dia pun memprediksi bahwa tahun depan pada saat pemilu beban bunga utang yang harus dibayar bisa tembus di angka Rp 500 triliun. Nilai tersebut di luar cicilan pengembalian pinjaman.

Kondisi itu cukup menguras pendapatan negara, terutama penerimaan pajak akan tersedot sebagian untuk bayar utang. Ditambah lagi di tengah kenaikan suku bunga, akan menjadi beban berat ya, suku bunga naik, kemudian inflasi global masih tinggi. “Ini akan menjadi tekanan karena pemerintah harus menaikkan bunga sangat tinggi untuk menarik agar investor atau kreditur mau membeli surat utang,” ucap Bhima.

Sementara, jika dilihat dari postur utang, kata Bhima, salah satu penyebab pembengkakan ini adalah karena 88 persen strukturnya adalah surat berharga. Di mana bunganya relatif tinggi sekitar 6-7 persen.

“Dan Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat suku bunga SBN atau utang pemerintah yang tertinggi di Asia Tenggara bahkan lebih tinggi dari Filipina,” tutur Bhima.

Baca juga: Dugaan Upselling Donat J.Co Menjadi Pembicaraan di Media Sosial

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.