TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tetap keberatan atas sejumlah regulasi yang diterapkan Uni Eropa tentang deforestasi karena kebijakan itu dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Ahad, 21 Mei 2023. Pertemuan bilateral itu dilakukan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi G7 atau G7 Outreach Summit 2023.

Jokowi menyatakan, sejak awal pembahasan Indonesia telah keberatan dengan regulasi deforestasi Uni Eropa tersebut. "Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan obyektif," tuturnya.

Ia lalu menjelaskan laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun drastis hingga 75 persen menjadi 115 ribu hektare. Angka itu adalah laju terendah sejak 1990 dan terus mengalami penurunan.

Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels, Belgia, untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi Uni eropa yang merugikan.

Misi bersama itu juga akan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Uni Eropa, serta dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif.

Adapun misi bersama Malaysia dan Indonesia, motor Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC), akan berada di Brussels pada 30-31 Mei 2023 untuk membahas berbagai masalah terkait minyak sawit.

“Misi ini untuk engagement dengan Uni Eropa,” kata Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Fadillah Yusof dalam konferensi pers, seusai pertemuan tingkat menteri Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu petang, 17 Mei 2023.

Selanjutnya: Misi bersama ini dilakukan sebagai upaya untuk ...

<!--more-->

Misi bersama ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi negara-negara produsen minyak sawit akibat kebijakan negara-negara importer dari Uni Eropa. Pada akhir tahun lalu, blok negara-negara Eropa ini mengeluarkan Peraturan Bebas-Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang dinilai oleh negara-negara produsen minyak sawit akan merugikan industri minyak sawit.

Selain itu, aturan tersebut dinilai menyingkirkan pengusaha atau petani sawit kecil dari rantai suplai. Industri minyak sawit Indonesia dan Malaysia juga dituding telah menyebabkan deforestasi. Selain itu, industri minyak sawit juga dinilai tidak memberikan banyak manfaat ke para pengusaha atau petani kecil.

Menurut Fadillah Yusof, di Brussels nanti, misi bersama tersebut akan menjelaskan inisiatif apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, terutama yang terkait dengan isu lingkungan, juga membahas aktivitas yang berkelanjutan yang bisa dilakukan bersama. Malaysia dan Indonesia, kata Fadillah, butuh kejelasan, tak hanya soal aturan, tapi juga pedoman praktis.

“Mereka (Uni Eropa) bilang small holders tidak merasakan hasilnya, jadi kami perlu pedoman jelas. Juga ada isu traceability (ketertelusuran akan sumbernya), kami butuh pedoman jelas. Bagaimana kami mengaudit, formula yang mereka lakukan.”

Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, yang juga ada dalam konferensi pers menambahkan, perlu kerja bersama untuk pengaturan pengakuan bersama soal standar dalam masalah minyak sawit ini.

Selain soal aturan deforestasi, Jokowi juga menyampaikan harapannya atas negosiasi Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat segera selesai paling lambat tahun depan.

"Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat tahun depan," kata Jokowi. Kedua pemimpin memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya negosiasi Indonesia-UE CEPA untuk segera diselesaikan.

ANTARA | PURWANI DIYAH PRABANDARI

Pilihan Editor: IMF Nilai Pertumbuhan Ekonomi RI Jauh Lampaui Global dan Harap Bisa Bantu Entaskan Kemiskinan di..

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini