Tantangan Investasi di Tahun Politik, Pengamat: Koalisi Perubahan Bikin Investor Wait and See

Minggu, 21 Mei 2023 05:00 WIB

Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (tengah) berjabat tangan dengan kader partai usai menghadiri konsolidasi pemenangan Pilpres 2024 bersama Ganjar Pranowo DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan di GOR Dempo, Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 20 Mei 2023. Konsolidasi tersebut untuk mendukung pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekalius CEO Narasi Istitute, Achmad Nur Hidayat, melihat tahun politik menjelang Pemilu 2024 menjadi tantangan besar pemerintah dalam mencari investor. Terutama investor yang mau menanamkan modal untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.

“Investor kelas kakap asal luar negeri tidak mau mengambil risiko akan potensi terjadinya perubahan politik,” ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 20 Mei 2023.

Sebenarnya, lanjut Achmad, istana sudah berupaya agar tidak terjadi perubahan arah kebijakan yang dilakukan pemimpin periode 2024-2029 dengan menempatkan “all president ment” sebagai kandidat. Namun ternyata, muncul Koalisi Perusahaan yang disokong Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

“Munculnya Koalisi Perubahan membuat perhitungan investor menjadi lebih baik wait and see. Daripada berinvestasi besar tapi malah merugi,” ujar Achmad.

Aspek politik tersebut didukung masih adanya ancaman resesi global dan risiko geopolitik juga belum selesai. Tak hanya itu, menurut Achmad, skema IKN yang ditawarkan pemerintah juga tidak begitu menarik investor asing.

Advertising
Advertising

Adapun ihwal koalisi, NasDem yang saat ini masih dalam koalisi pemerintah, memutuskan bergabung bersama PKS dan Demokrat. Koalisi tiga partai ini bahkan sudah menentukan eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden.

Langkah yang diambil NasDem bahkan disinyalir membuat hubungan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Presiden Jokowi merenggang. Padahal sebelumnya, hubungan Paloh dan Jokowi begitu erat seiring dukungan NasDem kepada pemerintahan Jokowi sejak 2014.

Dalam laporan Majalah Tempo yang terbit 14 Mei 2023 lalu disebutkan bahwa rengangnya hubungan Paloh dan Jokowi terlihat saat Presiden tidak mengundang NasDem ke Istana Negara pada Selasa, 2 Mei 2023. Padahal, Nasdem masih menjadi anggota koalisi pendukung pemerintah. NasDem juga masih memiliki kader yang menjabat sebagai menteri. Jokowi menyebutkan tak mengundang NasDem karena partai ini sudah punya “koalisi di sana”.

Pilihan Editor: Anggota DPR Yakin Tahun Politik Menggairahkan Ekonomi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

3 jam lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

3 jam lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

5 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

6 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

7 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

8 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

10 jam lalu

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

Rencana investasi Microsoft itu diumumkan melalui agenda Microsoft Build: AI Day yang digelar di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

14 jam lalu

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

Deputi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan beberapa perusahaan dari Malaysia dan Jerman telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

15 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

16 jam lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya