Kasus Korupsi Johnny Plate, Pengerjaan Proyek BTS Kominfo Tak Sesuai Target

Reporter

Amy Heppy

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 18 Mei 2023 07:00 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Base Transceiver Station (BTS) Bakti Kominfo pada Rabu, 17 Mei 2023. Selain merugikan negara hingga Rp 8 triliun, proyek pembangunan menara pemancar internet ini juga banyak bermasalah di lapangan. Pelaksanaannya meleset jauh dari target.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadhi menyebut Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka sesuai perannya sebagai menteri dan pengguna anggaran (PA). "Terkait dengan aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kami dalami," kata Kuntadhi di kantornya, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023

Johnny Plate diduga menerima setoran dana senilai Rp 500 juta setiap bulan di proyek BTS Bakti. Akibat korupsi tersebut, menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara merugi hingga Rp 8 triliun.

Proyek pembangunan menara BTS Kominfo ini sejatinya untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kementerian Komunikasi berencana membangun 7.904 tower dengan nilai proyek Rp 28,3 triliun yang rencananya dikerjakan dalam dua tahap.

Proyek tahap pertama sebanyak 4200 tower dikerjakan pada 2021. Kemudian, 3.704 sisanya dikerjakan pada tahun kedua di 2022. Kontrak paket 1 dan 2 telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkominfra, dan Multitrans Data, dan Bakti Kominfo, dengan nilai kontrak sebesar Rp 9,5 triliun. Lalu untuk paket 3, 4, dan 5 dimenangi oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI serta IBS dan ZTE dengan total nilai kontrak Rp 18,8 triliun.

Advertising
Advertising

Namun, pelaksanaan proyek itu meleset dari target awal. Pada 2021, jumlah tower yang berhasil didirikan hanya 320 dari target 4.200 BTS. Hingga September 2022, BTS yang siap beroperasi hanya 2.406 tower atau 57 persen dari target proyek tahap pertama.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Belanja Tahun 2021 Kominfo yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan ditemukan sejumlah kejanggalan di proyek BTS Bakti ini. Mulai dari penentuan lokasi BTS, kontrak tender, hingga biaya yang disebut BPK boros anggaran.

Johnny Plate menjadi tersangka keenam dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Lima tersangka sebelumnya adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, serta Mukti Ali dari pihak PT Huawaei Technology Investment.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sedih terhadap penetapan Johnny Plate sebagai tersangka. Plate adalah menteri dari Partai Nasdem. “Sesungguhnya apa yang ada dalam nurani pribadi diri saya, ada kesedihan, kepedihan hati,” ujar Paloh saat konferensi pers, di DPP Nasdem, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023.

Baca juga: 15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

5 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Eks Jenderal Israel Tuding Netanyahu Manfaatkan Perang Gaza untuk Tutupi Kasus Korupsi

16 jam lalu

Eks Jenderal Israel Tuding Netanyahu Manfaatkan Perang Gaza untuk Tutupi Kasus Korupsi

PM Israel Benjamin Netanyahu disebut sengaja membiarkan perang di Gaza berlarut-larut untuk menutupi kasus korupsi yang menyeret dirinya.

Baca Selengkapnya

Ada Dugaan Peran Dasco dalam Keputusan PKS Batalkan Dukungan Adi - Romi di Pilkada Dharmasraya

1 hari lalu

Ada Dugaan Peran Dasco dalam Keputusan PKS Batalkan Dukungan Adi - Romi di Pilkada Dharmasraya

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad diduga mengintervensi proses pencalonan Adi-Romi yang diusung PKS di Pilkada Dharmasraya.

Baca Selengkapnya

Cerita di Balik Keputusan PKS Alihkan Dukungan ke Annisa-Leli di Pilkada Dharmasraya

1 hari lalu

Cerita di Balik Keputusan PKS Alihkan Dukungan ke Annisa-Leli di Pilkada Dharmasraya

PKS dan NasDem sempat mendukung Adi-Romi supaya tidak ada fenomena kotak kosong di Pilkada Dharmasraya.

Baca Selengkapnya

NasDem Resmi Dukung Annisa-Leli, Pilkada Dharmasraya Lawan Kotak Kosong

1 hari lalu

NasDem Resmi Dukung Annisa-Leli, Pilkada Dharmasraya Lawan Kotak Kosong

Partai NasDem mencabut dukungan terhadap pasangan Adi Gunawan dan Romi Siska Putra di pilkada Dharmasraya

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi di PT Taspen, KPK Periksa 2 Saksi Salah Satunya Pengacara

1 hari lalu

Dugaan Korupsi di PT Taspen, KPK Periksa 2 Saksi Salah Satunya Pengacara

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua saksi dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan investasi PT Taspen Persero.

Baca Selengkapnya

Alasan Kejagung Tak Panggil Brigjen Mukti Juharsa Meski Berulang Kali Disebut dalam Sidang Korupsi Timah

2 hari lalu

Alasan Kejagung Tak Panggil Brigjen Mukti Juharsa Meski Berulang Kali Disebut dalam Sidang Korupsi Timah

Nama Brigadir Jenderal Mukti Juharsa kembali disebut dalam sidang tindak pidana korupsi timah

Baca Selengkapnya

Polda Sulawesi Tenggara Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Gerbang Kendari-Toronipa

2 hari lalu

Polda Sulawesi Tenggara Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Gerbang Kendari-Toronipa

Gerbang wisata Kendari-Toronipa menjadi perhatian karena kondisinya sudah rusak meski baru diresmikan Februari tahun ini.

Baca Selengkapnya

Pada Periode Kedua, Jokowi Tak Pernah Undang Pimpinan KPK Berdiskusi soal Penanganan Korupsi

2 hari lalu

Pada Periode Kedua, Jokowi Tak Pernah Undang Pimpinan KPK Berdiskusi soal Penanganan Korupsi

Pimpinan KPK menyatakan pada periode kedua, Presiden Jokowi tak pernah mengundang mereka untuk berdiskusi penanganan korupsi di RI.

Baca Selengkapnya

Situs Gerindra.org yang Singgung Akun Fufufafa Tak Bisa Dibuka Hari Ini

2 hari lalu

Situs Gerindra.org yang Singgung Akun Fufufafa Tak Bisa Dibuka Hari Ini

Situs Gerindra.org yang menyinggung soal akun Fufufafa dinilai upaya mengadu domba.

Baca Selengkapnya