TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik suplai data yang tak akurat sering kali akhirnya membuat kebijakan pemerintah tak tepat sasaran. Salah satu data yang dimaksud adalah data di bidang pertanian.

Oleh sebab itu, ia mendukung digelarnya Sensus Pertanian pada tahun 2023 ini (ST2023) agar bisa mendapatkan akurasi data dan mengambil keputusan tepat di bidang pertanian. "Sering data itu tidak siap dan akurat," kata Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin, 15 Mei 2023.

Sensus Pertanian sangat penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. "Sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," ujar Jokowi.

Kepala negara menjelaskan, untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, dibutuhkan data yang akurat. "Sering kita kedodoran di sini. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu; tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak, pupuk nggak ada?" katanya.

Keluhan dari para petani itu, menurut Jokowi, bisa jadi disebabkan karena suplai pupuk yang kurang, distribusi tidak benar, atau sebab lainnya. "Tapi, kalau datanya akurat, gampang sekali. Oh, ya bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton, misalnya."

Adapun Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Sensus Pertanian Tahun 2023 ini adalah yang ketujuh dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Statistik Pusat (BPS).

Meski begitu, ia menilai sensus yang dilakukan per 10 tahun itu terbilang lama. "Mestinya ini setiap lima tahun, biayanya juga nggak banyak, mungkin Rp 3 triliun-an, tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling ter-update, terkini?" ucap Jokowi.

Selanjutnya: Lebih jauh Jokowi meminta agar Sensus Pertanian ...

<!--more-->

Lebih jauh Jokowi meminta agar Sensus Pertanian Tahun 2023 betul-betul menghasilkan data terkini, akurat, dan terpercaya. "Sensus Pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Semuanya melakukan sensus di situ, karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Data yang ada di saya, (pertanian) menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali," tuturnya.

Apalagi, kata Jokowi, pertanian berada dalam kondisi sangat rawan karena ancaman krisis pangan. Sebanyak 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang.

"Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan, dan menyediakan pekerjaan 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29 persen dari angkatan kerja," ucap Jokowi.

Sensus Pertanian akan digelar mulai 1 Juni sampai 30 Juli 2023 untuk mendapatkan variabel yang diperlukan demi kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis serta menjawab kebutuhan data, baik di level nasional maupun internasional.

Tak hanya itu, sensus tersebut serta dirancang untuk memperoleh hasil berstandar internasional dengan mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).

Sensus Pertanian Tahun 2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri atas rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, penyajian, dan analisis data. Adapun Kegiatan ST2023 sudah dimulai sejak tahun 2021 dan seluruh kegiatan dijadwalkan berakhir pada 2024.

ANTARA

Pilihan Editor: Megawati Minta Alih Fungsi Lahan Pertanian di Bali Dihentikan: Hotel Berjejer, yang Untung Rakyat atau Pemilik?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini