TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan estimasi biaya yang diperlukan untuk membangun Tol Puncak yang berkisar Rp 25 triliun. Nantinya, tol akan dibuat dalam berbagai seksi dan tahapan. Namun, pemerintah masih menunggu hasil kajian calon pemrakarsa proyek.

"Tapi ini memang tentatif karena angkanya bukan kami yang mengeluarkan. Pemrakarsa masih menyampaikan draft estimate. Detailnya nanti kami sampaikan lagi," kata Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, dalam forum diskusi di Media Center Kementerian PUPR, Rabu, 10 Mei 2023.

Triono mengaku saat ini sudah ada calon pemrakarsa yang tertarik mengusulkan investasi jalan Tol Puncak. Saat ini mereka sedang menyiapkan kajian dan bakal menyampaikan hasilnya kepada pemerintah dalam waktu dekat.

Sebagai gambaran, Triono menyebut panjang jalan tol yang bakal dibangun, yakni 52 kilometer dari Caringin menuju Cianjur. Adapun akses dari ruas Caringin itu masuk dari Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Tol Bocimi. "Nanti akan kami sodet, ada lanjutan dari Bocimi menuju Cianjur."

Triono memperkirakan ada 5 seksi yang akan dibangun. Namun dia belum bisa menjelaskan lebih detail karena prosesnya masih di calon pemrakarssa. "Semoga dalam waktu dekat mereka sudah menyelesaikan kajiannya dan akan kami evaluasi," kata dia.

Triono berharap rencana proyek ini disetujui dan dapat dilaksanakan pembangunannya. Dengan begitu, kemacetan di ruas non-tol Puncak dapat berkurang.

Selanjutnya: Kemacetan di jalur Puncak sebelumnya juga sempat....

<!--more-->

Kemacetan di jalur Puncak sebelumnya juga sempat dikomentari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Sandiaga Uno berujar, masalah tersebut menjadi salah satu sorotan untuk dievaluasi pemerintah.

"Itu horor dan kayaknya berulang terus," kata Sandiaga Uno ketika ditemui wartawan di Kantor Kemenparekraf, Selasa, 2 Mei 2023.

Menurut Sandiaga Uno, untuk mengatasi perkara tersebut dibutuhkan pendekatan fundamental dalam mengubah cara berpikir masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha. Tentunya dalam konteks menangani libur panjang, seperti libur lebaran, maupun long weekend.

Sandiaga Uno berujar, perlu ada sejumlah pembatasan untuk mengurai kemacetan tersebut. "Apakah dalam bentuk jalan berbayar atau jalan dibatasi hanya untuk yang berlibur," tutur Sandiaga Uno.

"Nanti pemikiran-pemikiran ini akan kami kaji bersama Kementerian Perhubungan, pemda, kepolisian, dan stakeholder terkait," beber Sandiaga Uno.

Pilihan Editor: Erick Thohir soal Gangguan Jaringan di BSI: Ada Serangan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini