Terkini: Jokowi Blak-blakan Cerita Alasan Cek Langsung Jalan Rusak di Lampung, Ekonomi Tumbuh dan Pengangguran Turun

Jumat, 5 Mei 2023 12:38 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat siang, 5 Mei 2023, dimulai dari Jokowi blak-blakan soal alasan mengecek langsung jalan rusak di Lampung pada hari ini.

Berikutnya ada berita tentang fakta polemik utang pemerintah Rp 344 miliar dalam program satu harga minyak goreng dan Mahfud MD klaim pembentukan Satgas TPPU Rp 349 triliun sudah cepat. Lalu ada berita tentang staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak dikecam dan data terbaru soal pertumbuhan ekonomi dan pengangguran nasional.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Jokowi Ungkap Alasan Cek Langsung Jalan Rusak di Lampung: Selain Lihat Inflasi, Infrastruktur Jalan jadi Kunci

Presiden Joko Widodo atau Jokowi blak-blakan mengungkapkan alasannya akhirnya mengecek langsung jalan rusak di Provinsi Lampung hari ini. Ia menyebutkan infrastruktur jalan sangat berperan penting dalam menurunkan biaya logistik, yang pada gilirannya bakal mempengaruhi harga komoditas di pasar dan laju inflasi.

Advertising
Advertising

"Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan, karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat bergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki ya," ujar saat memberikan keterangan pers melalui tayangan yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 5 Mei 2023.

Simak lebih jauh tentang jalan rusak di Lampung di sini.

<!--more-->

2. Sederet Fakta Polemik Utang Pemerintah Rp 344 Miliar dalam Program Satu Harga Minyak Goreng

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng kepada pengusaha retail senilai Rp 344 miliar belum selesai. Bahkan, pengusaha retail mengancam akan menggugat Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Adapun utang tersebut berasal dari selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga jual saat negara meminta peretail menjual minyak goreng Rp 14.000 per liter pada awal tahun lalu. Saat itu, ada sekitar 42.000 gerai yang menerapkan harga tersebut meskipun pemasok membanderol di atas Rp 14.000.

Perintah tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 dan 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Simak lebih jauh tentang minyak goreng di sini.

3. Satgas TPPU Rp 349 Triliun Baru Dibentuk Awal Mei, Mahfud MD: Sudah Cepat

Menkopolhukam Mahfud MD mengklaim pembentukan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp 349 Triliun pada awal Mei atau pasca Lebaran sudah terhitung cepat. Dia juga menegaskan pengungkapan kasus dugaan TPPU di Kemenkeu tersebut bukan hanya mencari sensasi sesaat.

"Kasus ini tidak pernah tenggelam setelah dibicarakan dengan riuh di publik dan di DPR," kata Mahfud lewat pesan WhatsApp kepada Tempo, Kamis, 4 Mei 2023.

Mahfud mengatakan perdebatan hukum dan politik tentang TPPU ini terakhir dilakukan pada 11 April 2023 di Komisi III DPR. Saat itu, Komite TPPU menyampaikan rencana pembentukan Satgas. Namun, 19 April 2023 sudah mulai libur.

Simak lebih jauh tentang Mahfud MD di sini.

<!--more-->

4. Viral Staycation jadi Syarat Perpanjangan Kontrak Perusahaan di Cikarang, Partai Buruh: Kalau Benar, Kita Geruduk

Isu staycation menjadi syarat perpanjangan kontrak perusahaan di wilayah Cikarang, Bekasi belakangan ini mencuat viral di media sosial. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun buka suara soal hal tersebut.

Said Iqbal mengatakan, Partai Buruh memiliki Posko Orange yang anggotanya serikat-serikat buruh. Ia mengaku telah mendapat laporan dari pimpinan cabang FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di Cikarang.

"Tapi baru katanya, sedang dicari siapa yang mengalami itu," kata Said Iqbal dalam konferensi pers pada Kamis, 4 Mei 2023.

Simak lebih jauh tentang staycation di sini.

5. BPS Umumkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2023 Mencapai 5,03 Persen, Lampaui Prediksi Ekonom

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023 ini mencapai 5,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud dalam Pengumuman Rilis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 di Jakarta, hari ini, Jumat, 5 Mei 2023.

BPS juga merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia turun 0,38 persen pada Februari 2023 bila dibandingkan Februari 2022, yakni dari 5,83 persen menjadi 5,45 persen. Per Februari 2023 tercatat jumlah pengangguran nasional sebanyak 7,99 juta orang atau turun 0,41 juta orang bila dibandingkan periode serupa tahun 2022 yang sebesar 8,4 juta orang.

"Pertumbuhan ekonomi turut memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud di Jakarta, Jumat, 5 Mei 2023.

Simak lebih jauh tentang pertumbuhan ekonomi di sini.

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

3 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

8 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

9 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

9 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

16 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

17 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya