TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan persiapan aksi demonstrasi dalam peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional pada Senin, 1 Mei 2023. Menurut dia, persiapannya sudah matang dan hampir 100 persen.

Adapun agendanya, dia menjelaskan para buruh akan berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

"Tiga konfederasi buruh terbesar akan all out besok di may day. Kita hanya bertahan di patung kuda sekitar 3 jam, setelah itu langsung bergerak ke Istora Senayan," ujar dia di Lapangan Panahan, Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Ahad, 30 April 2023.

Di Patung Kuda, Andi berujar, akan berkumpul mulai pukul 11.00 WIB kemudian pada pukul 13.30 WIB akan long march menggunakan bus karena massa yang begitu banyak menuju ke Istora Senayan. Adapun untuk massa buruh yang akan hadir, Andi memperkirakan sekitar 50 ribu orang.

Selain itu, menurut dia, May Day akan berlangsung di 10 kota besar dengan mengerahkan puluhan ribu buruh secara besar-besaran. "Kita akan menuntut pencabutan UU Cipta Kerja, menolak upah murah, menolak union basting, perhatikan buruh migran, dan tangkapi seluruh mafia perdagangan orang," ucap Andi.

Sebelumnya, Said Iqbal menyampaikan di seluruh Indonesia yang sudah tercatat akan ikut dalam May Day sejumlah 200 ribu buruh. "Kami menargetkan buruh yang akan mengikuti May Day berjumlah 500 ribu orang. Maka ini akan kami lakukan konsolidasi pasca libur Lebaran agar target ini terpenuhi," ujar Said Iqbal dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 21 April 2023.

Said Iqbal mengatakan untuk Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di tiga tempat. Istana, Mahkamah Konstitusi, dan DPR RI. “Khusus di Jakarta, aksi May Day akan diikuti 50 ribu sampai 100 ribu buruh,” tegasnya.

Adapun Said Iqbal menyebutkan isu yang diangkat dalam May Day 2023 ada empat. Pertama, UU omnibus law cabut No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, cabut Undang-Undang terkait ambang batas parlemen 4 persen. Ketiga, tolak RUU Kesehatan. Keempat, sahkan RUU Perlindungan Rumah Tangga (PPRT).

MOH KHORY ALFARIZI | HANIFAH DWIJAYANTI

Baca juga: Gudang Solar Ilegal AKBP Achiruddin Hasibuan, Pertamina: Kami Dukung Penyelidikan Kepolisian

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.