TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menginstruksikan kepada seluruh perusahaan pelat merah tidak menggelar acara halal bihalal. Hal ini disampaikan pada saat libur Lebaran yang sebentar lagi usai.

"Alhamdulillah, libur lebaran sebentar lagi usai. Menteri BUMN dan jajaran Kementerian BUMN tidak melaksanakan halal bihalal di lingkungan kementerian dan memerintahkan kepada semua BUMN untuk tidak melaksanakan Halal Bihalal tetapi segera fokus menjalankan rencana rekrutmen BUMN dan juga pembuatan pasar murah secara bersama," tulis Erick pada unggahan di akun Instagramnya, @erickthohir, Senin, 24 April 2023.

Ia juga berpesan agar para pemudik yang kembali ke Jakarta untuk terus mengikuti anjuran pemerintah sehingga dapat mengurangi kemacetan. "Hati-hati di jalan, istirahat bila lelah. BUMN juga membuka layanan di rest area sepanjang jalur tol," kata Erick.

Mahfud MD perintahkan halal bihalal ditunda

Di tempat terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) ad interim Mahfud MD sebelumnya mengeluarkan instruksi agar seluruh kantor pemerintah menunda pelaksanaan halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi.

Lewat pengumuman di akun Instagram resminya, @mohmahfudmd, ia memerintahkan agar kantor pemerintah baru mulai melakukan kegiatan halal bihalal dan sejenisnya pada pekan kedua setelah Idul Fitri.

"Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/Polri, jika merencanakan Halal Bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," tulis Mahfud MD.

Secara spesifik ia menyebutkan bahwa pekan pertama setelah Idul Fitri yakni 24 hingga 30 April 2023 dan selama periode tersebut kantor pemerintah diinstruksikan tidak menggelar kegiatan halal bihalal dan sejenisnya.

"Pada pekan pertama (tangga 24 - 30 April 2023) supaya tidak diadakan acara Halal Bihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu, baru boleh mulai diadakan," kata Mahfud. Adapun surat resmi ke kantor pemerintah yang meliputi Kementerian/Lembaga Non-Kementerian, BUMN, TNI, dan Polri akan segera dikirimkan.

Selanjutnya: Mahfud menjelaskan, sebetulnya instruksi penundanaan halal bihalal...

<!--more-->

Mahfud menjelaskan, sebetulnya instruksi penundanaan halal bihalal di lingkungan kementerian, TNI, Polri, BUMN hingga pemerintah daerah itu untuk menjamin kelancaran mobilisasi arus balik.

"Guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pascaperiode libur nasional dan Idul Fitri, maka pemerintah mengimbau agar kegiatan halal bihalal yang sifatnya pengumpulan pegawai secara serentak ditunda," kata Mahfud MD di Surabaya, Senin.

Penundaan halal bihalal tersebut dilalukan hingga pekan kedua pascaperayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi atau baru bisa dilaksanakan pada awal bulan Mei 2023. "Artinya kegiatan halal bihalal atau syawalan itu baru bisa dimulai tanggal 2 Mei Tahun 2023," ujar Mahfud yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam.

Penundaan, bukan pelarangan halal bihalal

Instruksi tersebut, kata Mahfud, juga bukan merupakan pelarangan pelaksanaan halal bihalal. "Ini bukan pelarangan, tetapi penundaan. Karena mungkin saja ada orang yang selain cuti bersama juga punya cuti tahunan atau cuti biasa. Cuti bersamanya tidak diperpanjang."

Adapun sebelumnya pemerintah memutuskan soal cuti bersama dilaksanakan dan ditambah satu hari, menjadi tanggal 19, 20, 21,24, dan 25 April 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenparRB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Aturan cuti bersama mengalami perubahan dari yang sebelumnya dilaksanakan pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023.

RR ARIYANI | ANTARA

Pilihan Editor: Pesan Erick Thohir di Hari Lebaran: Kalau Sudah Saling Memaafkan, Harus Dijaga di Keseharian Kita

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini