TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara melanjutkan kinerja baik hingga akhir triwulan pertama tahun 2023, tumbuh 29,0 persen year on year (YoY). Hingga akhir Maret 2023, kata dia, pendapatan negara tercapai sebesar Rp 647,2 triliun atau 26,3 persen dari target anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2023.

“Penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp 432,25 triliun atau 25,2 persen dari target, tumbuh 33,8 persen YoY, didukung dampak implementasi UU HPP,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita pada Senin, 17 April 2023.

Berdasarkan jenisnya, kata Sri Mulyani, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat, meskipun pada Maret beberapa jenis pajak mengalami kontraksi. Sementara berdasarkan sektornya, secara agregat seluruh sektor utama tumbuh positif.

Menurut dia, beberapa sektor masih tumbuh stabil seperti industri pengolahan, jasa keuangan, transportasi, dan jasa perusahaan. Selain itu, sektor pertambangan tumbuh signifikan karena beberapa wajib pajak menyetorkan PPh Badan Tahunan lebih awal.

“Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi juga meningkat didorong peningkatan PPh Final,” ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, sektor perdagangan melambat karena perlambatan pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) dan peningkatan restitusi. Serta sektor jasa konstruksi dan real estat melambat karena perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan pemerintah.

“Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 meningkat 3,15 persen dibandingkan tahun 2022,” tutur dia.

Selanjutnya, bendahara negara menuturkan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menurun. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan bea keluar dan cukai, sedangkan penerimaan bea masuk masih menunjukkan kinerja positif.

Selanjutnya: Penerimaan Kepabeanan dan Cukai ...

<!--more-->

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 72,24 triliun (23,83 persen dari target, turun 8,93 persen YoY). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 8,84 persen YoY, didorong pelemahan kurs rupiah dan komoditas utama yang masih tumbuh meskipun kinerja impor sudah mulai menurun.

“Sementara itu, penerimaan cukai menurun 0,72 persen YoY disebabkan penurunan produksi Januari 2023 utamanya dari rokok SKM dan SPM Golongan Satu. Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 71,66 persen YoY akibat moderasi harga CPO dan turunnya volume ekspor komoditas mineral,” kata Sri Mulyani.

Sedangkan kinerja pendapatan negara bukan pajak atau PNBP hingga akhir Maret 2023 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp 142,7 T (32,3 persen dari target) atau tumbuh 43,7 persen YoY. Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi SDA non-Migas (68,3 persen dari target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP Nomor 26 Tahun 2022.

“Serta PNBP Lainnya (39,1 persen dari target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan kementerian lembaga dan PHT,” ujar dia.

Adapun pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU (21,9 persen dari target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan pendidikan PTN BLU. Sementara pendapatan kekayaan negara dipisahkan atau KND (9,4 persen dari target) stagnan.

“Dan pendapatan SDA Migas (23,8 persen dari target) turun yang disebabkan adanya penurunan ICP dan lifting minyak bumi,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Baca juga: Istana Klarifikasi Pidato Jokowi di Jerman: Penutupan Seluruh PLTU pada 2050, Bukan 2025

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.