TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Alimoeso, mengungkapkan situasi terkini produksi beras dalam negeri. Hal tersebut berkaitan dengan alasan pemerintah membuka kembali keran impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini.

Sutarto mengatakan beberapa tahun ini, produksi di dalam negeri memang terus turun. "Memang beberapa tahun terakhir ini kan surplus petanu turun terus. Tahun lalu hanya 1,3 juta ton, sebelumnya juga 1,4 juta ton," tuturnya saat ditemui di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta Selatan pada Senin malam, 27 Maret 2023.

Kemudian, ia melanjutkan pada tahun lalu ada kejadian luar biasa, saat Indonesia mengalami defisit produksi beras selama sembilan bulan. Sehingga hanya tiga bulan yang mengalami surplus, yaitu dari Januari sampai April.

Ia juga menunjukkan angka hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini. Tercatat Indonesia hanya akan mengalami tiga bulan surplus pada Januari sampai April. Jumlah surplusnya pun, kata dia, lebih kecil dari tahun lalu.

Dia berujar angka surplus tahun lalu sebesar 3,6 juta ton. Sedangkan tahun ini dari Januari sampai dengan April mendatang diperkirakan hanya surplus 3,22 juta ton.

Di penggilingan padi pun, menurut Sutarto, saat ini penyerapan beras ke penggilingan padi juga kurang dari 50 persen. "Itu atas dasar survei kami, laporan teman-teman dari Aceh dan beberapa provinsi.

Artinya, kata dia, kekurangan pasokan dari tahun lalu masih berdampak hingga hari ini kepada penggilingan padi. Padahal, ia mengungkapkan penggilingan padi normalnya menyerap sebanyak 2.000 ton. Sementara saat ini, padi yang masuk ke penggilingan di 1.000 ton.

Selain itu, beras yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang pun menurutnya kini kurang dari 20.000 ton, padahal normalnya sebesar 30.000 ton.

"Jadi hal seperi itu yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah," tuturnya.

Di sisi lain, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan persoalan impor beras di Tanah Air bukan disebabkan oleh produksi dalam negeri yang kurang tapi karena ketidakmampuan Badan Urusan Logistik atau Bulog menyerap hasil panen petani.

Menurutnya, impor beras di selama ini dilakukan karena persediaan beras di gudang Bulog untuk stabilisasi harga dan pasokan masih tidak mencukupi batas aman, yakni 1,2 juta ton.

Selanjutnya: "Impor ini disebabkan Bulog tidak ..."

<!--more-->

"Impor ini disebabkan Bulog tidak memenuhi target penyerapan panen petani sekalipun produksi lebih dari cukup," ujar Said saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Maret 2023.

Mengingat pada tahun lalu, kata dia, pemerintah melakukan impor ketika Indonesia justru sedang swasembada beras. Dengan demikian, ia menilai tidak ada korelasi linear antara produksi dengan impor.

Artinya, keputusan impor bukan diukur dari jumlah produksi dalam negeri melainkan kondisi pasokan beras di gudang Bulog. Sehingga, menurut Said, impor beras diukur dari seberapa besar kemampuan Bulog bersaing dengan pihak swasta untuk menyerap hasil produksi petani.

"Selama ini Bulog selalu kalah karena kemampuan membeli dibatasi HPP (harga pembelian pemerintah)," kata Said.

Terlebih berdasarkan catatannya, Said mengatakan tahun lalu Bulog hanya mampu menyerap kurang dari 5 persen dari total produksi. Besarnya penguasaan beras oleh korporasi besar atau pedagang swasta, tutur Said, membuat harga di pasar dan distribusinya dikendalikan oleh swasta.

Said menuturkan stok yang terbatas pun membuat Bulog sulit melakukan operasi pasar dengan leluasa. Sementara total konsumsi total kebutuhan konsumsi di Indonesia bisa mencapai 32 juta ton.

"Di situ keputusan Bulog diambil (impor beras). Ini yang kerap menjadi persoalan," kata Said.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk impor beras tahun ini. Berdasarkan penyelesaian surat penugasan yang diterima Tempo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memerintahkan Perum Bulog untuk mendatangkan 2 juta ton beras hingga Desember 2023.

Dalam surat penugasan tersebut, Arief mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton pertama akan dilaksanakan secepatnya.

Pilihan Editor: Jokowi Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Produksi Cukup tapi Bulog Tak Sanggup Menyerap

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.