TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengkaji temuan Ombudsman RI mengenai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang terbukti melakukan maladministrasi dalam proses permohonan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB).

“Kami mengacu pada peraturan, dilihat mana peraturan-peraturan yang mungkin menurut Ombudsman kurang sesuai. Kami kaji, kami lihat kalau memang itu ternyata ada yang miss, kami akan bersama-sama memastikan itu sesuai,” kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga kepada media di Enam Langit by Plataran Magelang, Jawa Tengah, Selasa, 21 Maret 2023.

Jerry mengaku tidak mempermasalahkan temuan Ombudsman berkaitan izin bursa kripto PT Digital Future Exchange yang melakukan pelanggaran berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak. Saya pikir tidak hanya Ombusdman, tapi semua pihak, baik asosiasi, teman-teman pengamat, termasuk juga pelaku. Silakan, kami juga terbuka,” ucapnya.

Kendati demikian, Jerry memastikan bahwa apa yang dilakukan Bappebti mengacu pada peraturan yang berlaku dalam rangka pelindungan konsumen.

“Kami yakin, apa yang kami lakukan ini dalam rangka untuk paling penting adalah perlindungan kepada konsumen,” ujar Jerry.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sebelumnya mengatakan temuan maladministrasi tersebut telah dimuat dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang telah disampaikan secara langsung oleh Ombudsman RI kepada Kepala Bappebti pada 17 Maret 2023.

“Dari alat bukti yang ada, maka ada temuan Ombudsman. Temuan ini kemudian disandingkan dengan regulasi yang ada, hingga menghasilkan pendapat Ombudsman,” terang Yeka, dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin, 20 Maret 2023.

Selanjutnya: Pendapat Ombudsman dibagi menjadi....

<!--more-->

Pendapat Ombudsman dibagi menjadi enam pendapat. Pertama, terkait proses pemenuhan persyaratan Izin Usaha Bursa Berjangka oleh PT DFX, Ombudsman berpendapat bahwa PT DFX telah kooperatif dan proaktif dalam memenuhi semua persyaratan pemenuhan perizinan.

Kedua, Ombudsman berpendapat bahwa PT DFX telah memenuhi semua persyaratan perizinan bursa berjangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan IUBB.

Ketiga, terkait berlarutnya proses pengajuan IUBB, dinilai menimbulkan kerugian dan menjadi bukti lambannya pelayanan birokrasi yang dilaksanakan oleh Bappebti selaku pihak yang memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam perizinan bursa berjangka.

Atas berlarutnya proses IUBB yang diajukan kepada Terlapor, Pelapor telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 19 miliar sejak awal pengajuan perizinan pada 21 Desember 2020 hingga 19 Desember 2022.

Keempat, Ombudsman berpendapat Bappebti tidak transparan dan akuntabel dalam melakukan penilaian fit and proper test jajaran direksi PT DFX dengan tidak memberikan BAP Pemeriksaan sarana dan prasarana fisik PT DFX secara lengkap.

Kelima, terkait adanya penambahan persyaratan IUBB PT DFX di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, Ombudsman berpendapat Bappebti telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan persyaratan tambahan berupa Hak Akses Viewing dan memberikan persyaratan tambahan kepada PT DFX untuk melakukan simulasi perdagangan dengan akun real dan perdagangan dengan sistem ISO 27001.

Keenam, terkait kebutuhan ekosistem dan urgensi kehadiran bursa kripto, kehadiran bursa aset kripto dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pilihan Editor: Penerbangan Batik Air di Halim Perdanakusuma Dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta 22-28 Maret

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini