TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah belum memutuskan impor beras tahun ini. Ia pun menegaskan kewenangan impor beras bukan berada di tangan Perum Bulog.

"Keputusan impor bukan di Bulog. Impor beras itu hasil rakortas (rapat koordinasi terbatas) dengan Pak Presiden. Jadi belum ada sampai hari ini keputusan impor," ucap Arief saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat, 17 Maret 2023.

Arief menjelaskan kebijakan impor beras belum tentu dilakukan tahun ini. Pasalnya berdasarkan perkiraan hasil produksi dalam negeri, pada Maret sampai Mei adalah momentum puncak produksi beras tertinggi. Karena itu, Arief akan menggandeng Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau hasil produksi pada masa panen raya ini.

"Kami potret terus (total produksi) setiap bulan," ujarnya.

Kendati demikian, ia berujar faktor cuaca saat ini membawa risiko penurunan produksi beras sehingga pemerintah perlu melakukan impor. Arief mengatakan perubahan iklim atau climate change sangat mempengaruhi produksi beras di Tanah Air. Sebab, Indonesia akan mengalami el nino, di mana kondisi air berkurang sehingga menghambat produksi padi.

Dengan demikian, ia menilai impor beras merupakan upaya antisipasi pemerintah untuk tetap memenuhi kebutuhan konsumsi beras yang mencapai 2,5 juta per bulan. Apalagi, kata dia, beras di gudang Bulog kini hanya tersisa 280 ribu ton. Angka tersebut jauh di bawah batas aman yakni sebesar 1,2 jtua ton.

Selanjutnya: cerita rendahnya penyerapan beras oleh Bulog di masa panen raya

<!--more-->

Ditambah Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 10 kilogram untuk 21,6 juta warga dalam tiga bulan ke depan. "Artinya, Bulog harus serap (beras) sebanyak itu," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pun mengatakan pemerintah akan melihat terlebih dahulu perkembangan produksi dalam negeri selama panen raya tiga bulan kedepan.

Adapun soal rendahnya penyerapan beras oleh Bulog di masa panen raya ini, menurut dia, disebabkan oleh hanya soal turunnya hasil produksi. Dia menepis kabar bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah membuat Bulog tidak mampu bersaing dengan swasta sehingga membutuhkan impor.

Menurut dia, HPP gabah kering panen (GKP) yang ditetapkan Bapanas Rp 5.000 per kilogram tidak bermasalah. Dia pun mengaku optimis Bulog bisa bersaing dengan swasta dalam membeli beras petani dalam tiga bulan ke depan.

Pilihan editor: Opsi Impor Beras Kembali Dibuka di Tengah Panen Raya, Bapanas: Lihat Kondisi Tiga Bulan ke Depan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

i