Terkait Donggi-Senoro, Menteri Energi Dipanggil KPPU
Selasa, 14 April 2009 15:56 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro pada Rabu (15/4) terkait masalah pengembangan gas Donggi-Senoro.
"Kami mengundang Menteri Energi untuk memberikan pandangannya secara umum soal kebijakan gas di Indonesia," ujar Direktur Komunikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ahmad Djunaidi ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (14/4).
Ia mengatakan Komisi selalu memanggil pihak pemerintah untuk setiap kasus yang sedang diprosesnya. "Hampir setiap perkara kami selalu minta pemerintah memberikan pandangan dan kebijakannya," ujar Ahmad.
Saat ini Menteri Energi belum memberikan konfirmasi apakah akan hadir memenuhi undangan itu. Rencananya, pemanggilan akan dilakukan tepat pukul 14.00 WIB esok hari. "Kami belum dapat konfirmasi apakah Menteri akan datang atau ada yang menggantikannya," katanya.
Kasus pengembangan lapangan gas Donggi-Senoro dibawa ke Komisi Pengawas karena PT LNG Energi Utama menuduh konsorsium proyek itu, Pertamina-Medco-Mitsubishi, melakukan persaingan tidak sehat.
LNG Energi Utama merasa pihaknya yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kilang gas alam cair di proyek itu karena telah melalui proses kesepakatan dengan Medco. Namun, pada akhirnya Pertamina dan Medco memilih Mitsubishi sebagai pengembang kilang.
Menanggapi kasus yang terjadi, anggota Komisi Energi dan Lingkungan Tjatur Sapto Edi mengatakan pemerintah harus menyelesaikan kasus hukum yang sedang terjadi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Proses hukum harus selesai, baru pemerintah mengatur urusan hulu dan hilirnya," katanya.
Pemerintah tidak perlu merasa mendapat tekanan dari pihak konsorsium untuk segera memberikan persetujuan soal harga jual-beli gas alam cair atau sales appointed agreement. "Biar saja 2 penjual asal Jepang (Kansai Electric Power dan Chubu Electric Power) membatalkan head of agreement dengan konsorsium," ujar Tjatur. "Toh, gas itu dibeli pun tidak terlalu menguntungkan untuk kita."
Menurut dia, kalau pemerintah membuat aturan bisnis yang benar maka masalah seperti ini tidak perlu terjadi. "Harusnya, jangan buat perjanjian dulu dengan Jepang," katanya.
SORTA TOBING
"Kami mengundang Menteri Energi untuk memberikan pandangannya secara umum soal kebijakan gas di Indonesia," ujar Direktur Komunikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ahmad Djunaidi ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (14/4).
Ia mengatakan Komisi selalu memanggil pihak pemerintah untuk setiap kasus yang sedang diprosesnya. "Hampir setiap perkara kami selalu minta pemerintah memberikan pandangan dan kebijakannya," ujar Ahmad.
Saat ini Menteri Energi belum memberikan konfirmasi apakah akan hadir memenuhi undangan itu. Rencananya, pemanggilan akan dilakukan tepat pukul 14.00 WIB esok hari. "Kami belum dapat konfirmasi apakah Menteri akan datang atau ada yang menggantikannya," katanya.
Kasus pengembangan lapangan gas Donggi-Senoro dibawa ke Komisi Pengawas karena PT LNG Energi Utama menuduh konsorsium proyek itu, Pertamina-Medco-Mitsubishi, melakukan persaingan tidak sehat.
LNG Energi Utama merasa pihaknya yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kilang gas alam cair di proyek itu karena telah melalui proses kesepakatan dengan Medco. Namun, pada akhirnya Pertamina dan Medco memilih Mitsubishi sebagai pengembang kilang.
Menanggapi kasus yang terjadi, anggota Komisi Energi dan Lingkungan Tjatur Sapto Edi mengatakan pemerintah harus menyelesaikan kasus hukum yang sedang terjadi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Proses hukum harus selesai, baru pemerintah mengatur urusan hulu dan hilirnya," katanya.
Pemerintah tidak perlu merasa mendapat tekanan dari pihak konsorsium untuk segera memberikan persetujuan soal harga jual-beli gas alam cair atau sales appointed agreement. "Biar saja 2 penjual asal Jepang (Kansai Electric Power dan Chubu Electric Power) membatalkan head of agreement dengan konsorsium," ujar Tjatur. "Toh, gas itu dibeli pun tidak terlalu menguntungkan untuk kita."
Menurut dia, kalau pemerintah membuat aturan bisnis yang benar maka masalah seperti ini tidak perlu terjadi. "Harusnya, jangan buat perjanjian dulu dengan Jepang," katanya.
SORTA TOBING
