TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut jumlah produk dalam negeri yang masuk ke sistem e-Katalog sudah melompat jauh dalam waktu singkat, dari 50 ribu menjadi 3,4 juta. Meski begitu, ia menilai hal tersebut belum cukup.

Pasalnya, Jokowi ingin produk di dalamnya benar-benar dibeli oleh kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pemerintah daerah.

"Semuanya tengok itu e-Katalog, beli. Percuma kita collect untuk dimasukkan ke e-Katalog hanya ditonton, tidak dibeli, untuk apa?" kata Jokowi dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta Selatan, Rabu, 15 Maret 2023.

Jokowi mengingatkan lagi soal target pemerintah 95 persen pagu anggaran pengadaan barang dan jasa dibelikan produk lokal. "Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, UMKM kita, semuanya akan hidup dan berkembang, enggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan," ujarnya.

Perintah khusus pun disampaikan Jokowi untuk Kementerian Pertahanan, Polri, dan TNI. Kepala negara mempersilakan mereka membeli produk-produk berteknologi canggih dari luar negeri, seperti pesawat tempur yang memang belum mampu diproduksi di dalam negeri.

'Tapi kalau senjata, peluru kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.

Perintah untuk menggunakan produk lokal jadi topik yang selalu diulang-ulang Jokowi di berbagai acara. Hari ini, Jokowi juga menyadari hal tersebut. "Seingat saya, saya udah bicara penggunaan produk dalam negeri keempat," ujarnya.

Tahun lalu misalnya, Jokowi menyentil pembelian produk impor oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Kala itu, ia menyoroti pembelian 842 produk impor di e-katalog yang sebenarnya sudah ada produk lokal penggantinya.

"Untuk apa itu? Coret 842 itu. Drop, kalau memang produknya sudah ada," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, 14 Juni 2022.

Selanjutnya: Laporan soal 842 produk impor ini diterima ...

<!--more-->

Laporan soal 842 produk impor ini diterima kepala negara dari Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan disampaikan Ateh di acara yang sama.

"Keengganan membeli salah satunya dipicu harga produk dalam negeri yang relatif lebih tinggi dibanding impor," kata Ateh di depan Jokowi.

Meski demikian, Ateh melaporkan kondisi sudah mulai membaik sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pada minggu ketiga Mei 2022, kata dia, produk lokal sudah mendominasi di e-katalog. "Meskipun secara transaksi impor lebih tinggi," ujarnya.

Jokowi pun mengakui hal tersebut. Dirinya juga mengetahui banyak lembaga dan daerah yang tak mau membeli produk dalam negeri dengan alasan yang bermacam-macam. "Spek-nya gak pas, lah. Kualitasnya ga baik, lah. Alasannya banyak sekali," ucapnya.

Menurut Jokowi, masalah-masalah seperti ini yang harus diawasi oleh institusi seperti BPKP maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Meski demikian, Jokowi tetap mengaku senang dengan kondisi beberapa bulan terakhir.

Awalnya, kata dia, hanya ada 46 pemerintah daerah yang punya e-katalog lokal, dari total 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Tapi sekarang angkanya sudah naik jadi 123. "Ini pasti dikejar BPKP, awasi betul, kawal betul, agar semua Kabupaten Kota segera memiliki e-katalog lokal," ujar Jokowi.

Pilihan Editor: Jokowi Singgung Aksi Visa dan Mastercard Blokir Lembaga Keuangan Rusia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.