TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Minggu, 12 Maret 2023 dimulai dengan pandangan pengamat atas keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Direktur PT Pertamina (Persero), Dedi Sunardi.

Kemudian informasi dari Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira yang menyarankan dibentuknya satuan tugas khusus untuk melakukan audit investigasi atas temuan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.

Selain itu berita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan ternyata masih ada industri yang menguasai separuh dari total kebun sawit di Indonesia yang tidak membayar pajak. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Pengamat: Keputusan Erick Thohir Copot Direktur Bisnis Pertamina Sangat Subyektif

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai keputusan Erick Thohir dalam mencopot Direktur PT Pertamina (Persero), Dedi Sunardi sangat subyektif. Ia merujuk pada ucapan Erick bahwa Dedi dicopot lantaran menolak pulang ke Jakarta saat kejadian kebakaran di Terminal BBM Plumpang.

"Alasan yang disebutkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada awak media pada Kamis, 9 Maret lalu malah memperlihatkan kesalahan pada dirinya sendiri, serta terkesan kental sangat subyektif," ujar Yusri dalam keterangannya pada Minggu, 12 Maret 2023.

Pasalnya, Yusri mengungkapkan Dedi Sunardi diangkat oleh Erick Thohir menjadi Direktur Dukungan Bisnis PT Pertamina Holding pada Mei 2021. Menurut Yusri, Dedi menduduki posisi tersebut berdasarkan hasil fit and proper test yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, bukan usulan dari Pertamina.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Buntut Transaksi Janggal Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Ekonom: Bentuk Satgas, Lalu Investigasi

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan dibentuknya satuan tugas khusus untuk melakukan audit investigasi atas temuan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.

“Betul (perlu dibentuk) semacam satgas. Bukan hanya koordinasi business as usual,” ujar Bhima kepada Tempo pada Jumat sore lalu, 10 Maret 2023.

Adapun temuan transaksi janggal Rp 300 triliun disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, beberapa hari lalu.

Karena, menurut Bhima, temuan itu sudah masuk dalam extraordinary cases. Bukan hanya satu pegawai yang tersandung kasus pencucian uang tapi banyak lainnya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Luhut: Ternyata 7,5 Juta Hektare Sawit Indonesia Tak Bayar Pajak

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan ternyata masih ada industri yang menguasai separuh dari total kebun sawit di Indonesia yang tidak membayar pajak.

Hal itu disampaikan Luhut saat meresmikan perusahaan daur ulang sampah plastik yang ada di Batam, Kamis lalu, 9 Maret 2023.

“Palm oil ini, pengalaman kita sekarang, kita ternyata menemukan yang bayar pajak di palm oil baru 7,5 juta hektare, mudah-mudahan 7,5 juta hektare itu benar,” ujar Luhut dalam sambutannya di acara tersebut.

Luhut juga mengungkapkan, semula diketahui total luas kebun sawit Indonesia sebesar 14,7 juta hektare. Namun setelah dilakukan audit, ternyata luas total sawit Indonesia mencapai 20,4 juta hektare. “Dari yang katanya 14,7 juta hektare, dan setelah kita audit ternyata 20,4 juta hektare,” katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pilihan Editor: Targetkan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034, Erick Thohir Berencana ke Rwanda

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini