TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih menyebut perbaikan infrastruktur digital dapat mengurangi tingginya biaya ekonomi. Pasalnya, salah satu penyebab inflasi adalah adanya biaya distribusi dan biaya perantara yang tinggi, terutama di sektor transportasi.

Karena itu, dia mengatakan pemerataan digitalisasi secara spasial mesti terus didorong. “Dari hasil studi empiris, provinsi-provinsi dengan indeks digitalisasi yang tinggi diikuti tingkat inflasi provinsi yang rendah,” kata Lana melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 11 Maret 2023.

Sebelumnya ia menjelaskan, bahwa inflasi masih menjadi tantangan meskipun sudah mulai menurun. Menurutnya, kenaikan inflasi yang masih cukup tinggi berasal dari sektor transportasi dan makanan minuman.

Lebih lanjut, Lana menyebut adanya optimisme konsumen yang cukup tinggi terhadap ekonomi. Hal ini terlihat dari perbaikan konsumsi konsumen yang tercermin dari indeks keyakinan yang terus berada di level optimis. Menurut dia, optimisme konsumen kelas bawah yang memiliki pendapatan Rp 1 – Rp 2 juta juga berada di level yang tinggi. Porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi sekarang juga berada di atas rata-rata pandemi,

“Optimisme konsumen dan dunia usaha perlu terus dijaga untuk mendorong konsumsi dan investasi,” kata Lana. “Dampak ketidakpastian terhadap aktivitas ekonomi domestik juga perlu dikelola dengan baik.”

Adapun Ihwal perkiraan membaiknya kegiatan dunia usaha, lanjut Lana, hasil survei kegiatan dunia usaha terkini menunjukkan ekspektasi pelaku usaha tentang perbaikan aktivitas usaha di Q1 2023. Seiring dengan penguatan aktivitas usaha tersebut, indikator job posting ketenagakerjaan juga mulai menunjukan peningkatan.

Sementara Ihwal membaiknya indikator konsumsi, kata Lana, konsumsi masyarakat semakin pulih karena para nasabah perorangan sudah kembali berbelanja. “Simpanan milik perorangan juga sempat naik dua digit secara tahunan akibat pandemi. Sekarang pertumbuhannya ternormalisasi ke angka 5 persen per Januari 2023,” ujarnya.

Pilihan Editor: KPK Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham, Bagaimana Sebenarnya Aturan Kepemilikan Saham oleh PNS?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini