TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebut bahwa jumlah produk tayang pada Katalog Elektronik mencapai 3,4 juta pada akhir kuartal I Tahun Anggaran (TA) 2023.

Capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara LKPP dan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk menyelenggarakan pengadaan yang transparan.

"Yang paling berkontribusi dalam capaian transaksi ini ada di sektor konstruksi, bukan hanya dari PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) namun juga di daerah melalui katalog elektronik lokal," ujar Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Yulianto Prihandoyo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 10 Maret 2023.

LKPP mencatat bahwa dari jumlah produk di atas, nilai transaksi pada triwulan I TA 2023 sebesar Rp35,36 triliun (data per 7 Maret 2023).

Jika dibandingkan dengan waktu yang sama pada 2022, angka tersebut meningkat sebesar Rp23,33 triliun, di mana pada triwulan I TA 2022 nilai transaksi hanya sebesar Rp12.03 triliun.

Yulianto mengatakan walaupun sektor konstruksi bukan barang baru dalam katalog elektronik namun saat ini produk yang ditayangkan jauh lebih beragam dibandingkan ketika awal diinisiasi pada tahun 2015.

Produk konstruksi yang transaksinya paling banyak dan belanjanya tergolong mudah di katalog saat ini adalah pekerjaan pembangunan jalan dan dirasa sangat membantu Bina Marga.

Selanjutnya: Masih ada pemda yang ragu untuk melakukan transaksi melalui katalog elektronik

<!--more-->

Pencapaian tersebut bukan tanpa kendala, masih ada beberapa Kementerian/Lembaga maupun Pemda yang ragu untuk melakukan transaksi melalui katalog elektronik terutama pada sektor konstruksi.

Terkait hal tersebut, LKPP mengajak Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah berhasil melakukan pengadaan konstruksi melalui katalog elektronik untuk berbagi kisah sukses. Hal ini diyakini Yulianto dapat menumbuhkan kepercayaan bagi yang akan bertransaksi melalui katalog elektronik.

Yulianto mengatakan LKPP optimistis bahwa target 5 juta produk tayang pada Katalog Elektronik akan tercapai di akhir 2023. Nilai transaksi diharapkan akan terus meningkat seiring dengan progres penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Katalog Elektronik bukan hanya milik LKPP atau pemerintah namun juga untuk kepentingan bersama. Penyedia berkepentingan menjual barang, Kementerian/Lembaga/Pemda berkepentingan membeli barang, masyarakat juga punya kepentingan untuk mengawas proses pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Lebih lanjut, katalog juga membuka ruang adanya peran serta masyarakat untuk bersama-sama memantau katalog elektronik agar transparansinya dapat diusung bersama.

Seiring perkembangan teknologi menuju era digital, digitalisasi pengadaan menjadi hal yang sangat penting. Digitalisasi pengadaan memungkinkan untuk memonitor data harga pasar di seluruh negeri bahkan di luar negeri guna menjadi dasar evaluasi kewajaran harga.

"Tidak hanya itu kemudahan akses data pada digitalisasi pengadaan juga memungkinkan monitoring pada transaksi yang dinilai tidak wajar sehingga dapat mendukung aksi pencegahan korupsi," kata Yulianto.

Pilihan Editor: Percepat Penyediaan Infrastruktur IKN: Kemenkeu, Bappenas, dan LKPP Dorong Skema KPBU

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini