TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, reformasi birokrasi yang dijalankan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum berhasil. Hal tersebut terbukti dengan munculnya kasus sejumlah pejabat di bawah institusi Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan janggal dan pamer harta. Mulai dari kasus Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto hingga Andhi Pramono.

"Ini gunung es, rupanya reformasi belum bisa menghilangkan flexing, memamerkan harta kekayaan para penyelenggara negara khususnya pajak dan bea cukai," kata Said Iqbal saat melaksanakan aksi di depan kantor Dirjen Pajak, Jumat, 10 Maret 2023.

Said Iqbal mengatakan, perlu ketegasan dan keberanian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Perlu ada satu tim yang dibentuk dengan payung hukum untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan penyelenggara negara," kata Iqbal.

"Kami harapkan Menteri Keuangan atau bahkan Presiden Jokowi harus berani mengeluarkan sebuah produk aturan dalam waktu yang secepat-cepatnya," katanya.

Ratusan massa buruh menggeruduk kantor Direktorat Jenderal Pajak di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, pada Jumat 10 Maret 2023.

Dalam aksinya, ratusan massa aksi tersebut mengusung empat tuntutan yakni mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia, mencopot Dirjen Pajak, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak dan terakhir mendorong segera dibentuk Undang-undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara.

Rafael Alun menjadi sorota setelah viral video penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satrio. Belakangan diketahui bahwa Rafael Alun memiliki kekayaan dan transaksi janggal hingga ratusan miliar rupiah.

Kasus Rafael Alun mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran para pegawai Pajak. Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut lembaganya akan menyerahkan data 134 pegawai Ditjen Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan kepada Kementerian Keuangan pada Jumat, 10 Maret 2023.

Sejumlah pejabat Bea dan Cukai, yang juga di bawah Kementerian Keuangan, juga menjadi sorotan karena memiliki kekayaan yang janggal. Mereka antara lain mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Pilihan Editor: Insentif Kendaraan Listrik, Pemborosan Duit Negara dan Tidak Efektif Menekan Konsumsi BBM

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.