TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid mengatakan evaluasi terhadap sistem pengawasan harta kekayaan pegawai instansi pemerintah sangat penting dilakukan. Misalnya, ketika terjadi peningkatan harta kekayaan pejabat yang tidak jelas. “Kami memang berangkat dari kasus di Kementerian Keuangan, tapi kemudian bicara sistem yang besar. Harapan kami, ini bisa membawa perubahan besar,” kata Alissa ketika ditemui wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis malam, 2 Maret 2023.

Alissa dan sejumlah pegiat antikorupsi memenuhi undangan Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan ihwal kasus pamer kekayaan pejabat pajak. Perilaku pamer kekayaan oleh para pejabat negara kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan oleh Mario Dendy Satriyo, anak pejabat Ditjen Pajak bernama Rafael Alun Trisambodo.

Dalam forum itu, Alissa mengatakan bahwa para pegiat antikorupsi menyarankan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi, sistem whistleblowing, hingga sistem pengelolaan sumber daya manusia.

Alissa menyebut kasus yang menyeret pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo sebagai situasi sistemik dan bukan hanya terjadi di Kementerian Keuangan. Adapun Rafael menjadi sorotan karena harta yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak sesuai dengan jabatannya. Sri Mulyani kemudian mencopot Rafael dari jabatannya.

“Kami berharap ini menjadi celah, menjadi gerbang untuk memperbaiki semuanya,” kata Alissa.

Dalam LHKPN tahun 2021, Rafael tercatat memiliki harta sebanyak Rp 56 miliar. Harta itu terdiri kepemilikan properti di sejumlah kota, mobil dan surat berharga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai jumlah harta itu tidak wajar mengingat jabatan Rafael sebagai Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II. KPK telah memanggil Rafael untuk diklarifikasi pada Rabu, 1 Maret 2023

Pilihan Editor: Jokowi Soal Pegawai Pajak dan Bea Cukai Hedon: Pantas Rakyat Kecewa, Perilaku Aparat Jumawa, Pamer Kuasa, Kekayaan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.