Kesenjangan Infrastruktur Masih Besar, Sri Mulyani Sebut Tak Mungkin Hanya Andalkan APBN

Rabu, 1 Maret 2023 10:34 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah cara pembiayaan yang inovatif perlu dilakukan untuk mendorong pembangunan. Pasalnya, kesenjangan ketersediaan infrastruktur di tiap daerah di Indonesia masih masih sangat besar. Mulai dari kebutuhan air, jalan raya, bendungan. irigasi, dan sebagainya.

“Kalau menunggu ketersediaan APBN, itu akan selamanya (kesenjangannya),” kata Sri Mulyani dalam acara Innovative Financing in Unity yang disiarkan langsung melalui YouTube Kemenkeu RI, Rabu, 1 Maret 2023.

Melalui innovative financing itu, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah melalui kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah mesti berkolaborasi dengan badan usaha. Selanjutnya, menyusun struktur finansial dari sebuah kebutuhan infrastruktur.

Bendahara negara tersebut juga menyebutkan proyek pembangunan yang dimaksud meliputi jalan raya, jembatan, tol, hingga kebutuhan untuk penerangan jalan maupun penanganan sampah di daerah-daerah. “Semua tidak hanya soal butuh duit, lalu APBD menunggu APBN. Maka dibuatlah skema innovative financing,” kata Sri Mulyani.

Ihwal skema penjaminan, Sri Mulyani juga menyoroti peran PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). Menurut dia, PT PII perlu mengembangkan organisasi, instrumen, dan tata kelolanya. Terlebih pemerintah telah memasukan Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp 10 triliuin.

Advertising
Advertising

Dari PMN tersebut, kata Sri Mulyani, bisa menjamin hingga Rp 533 triliun dengan nilai penjaminan Rp 94 triliun.

“Mekanisme ini memuat solusi mengenai kecepatan membangun infrastruktur. Karena kalau Rp 533 triliun mengandalkan APBN, nggak mungkin dilakukan,” kata Sri Mulyani.“Jadi kami berusaha mengakselerasi percepatan, tapi punya tata kelola dan tingkat risiko.”

Menkeu sebelumnya mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 392,1 triliun.

“Diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur,” ujar Sri Mulyani dalam acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kementerian Keuangan pada Kamis, 1 Desember 2022.

RIRI RAHAYU | MOH KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Bamsoet Tanggapi Pembubaran Klub Moge Pajak oleh Sri Mulyani, Petani Bangkrut Akibat Harga Gabah Anjlok

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

17 menit lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Perjalanan Bisnis Sepatu Bata hingga Tutup Pabrik, Kawasan IKN Kebanjiran

5 jam lalu

Terpopuler: Perjalanan Bisnis Sepatu Bata hingga Tutup Pabrik, Kawasan IKN Kebanjiran

Terpopuler: Perjalanan bisnis sepatu Bata yang sempat berjaya hingga akhirnya tutup, kawasan IKN kebanjiran.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Ruas Tol Jagorawi Diperbaiki hingga 12 Mei 2024 Mendatang, Simak Jadwal Lengkap dan Titik Lokasinya

23 jam lalu

Hari Ini Ruas Tol Jagorawi Diperbaiki hingga 12 Mei 2024 Mendatang, Simak Jadwal Lengkap dan Titik Lokasinya

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperbaiki ruas Tol Jagorawi mulai hari ini, Ahad, 5 sampai 12 Mei 2024 mendatang

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

1 hari lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

1 hari lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

Banjir Selutut Orang Dewasa Menggenangi Sepaku, Begini Penjelasan Otorita IKN

1 hari lalu

Banjir Selutut Orang Dewasa Menggenangi Sepaku, Begini Penjelasan Otorita IKN

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw membenarkan banjir menggenangi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Jumat, 3 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

1 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

2 hari lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya