TEMPO.CO, Balikpapan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak habis pikir dengan adanya ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara (ASN).

Sebab, kata Jokowi, ketika ia menjabat sebagai Wali Kota Solo, tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer. "Saat saya masih Wali Kota itu sebetulnya sudah sebetulnya 100 persen disetop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis, 23 Februari 2023.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk segera mencari solusi kepegawaian tenaga honorer di daerah.

"Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," kata Presiden seperti disaksikan dalam tayangan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Salah satu isu terkait tenaga honorer yang masih banyak itu, menurut Jokowi, sudah diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Isran yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2022—2023 dalam acara pra-Rakernas APPSI meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.

Lewat situs resmi APPSI Isran meminta kepala daerah mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer. Sebab, bila hal itu terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak.

"Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," ujar Isran lebih jauh tentang tenaga honorer tersebut.

ANTARA

Pilihan Editor: Jokowi Sentil Urus Perizinan Investasi Masih Butuh 260 Hari: Zaman Digital Harusnya Jam, Jangan Berbulan-bulan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.