Gegara Gaya Hidup Mewah Anaknya, Pejabat Ditjen Pajak Diperiksa Hari Ini

Kamis, 23 Februari 2023 11:36 WIB

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memeriksa pejabat pajak eselon II Rafael Alun Trisambodo hari ini terkait barang mewah yang belum dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa pemeriksaan akan dilakukan hari ini, Kamis, 23 Februari 2023. Surat pemanggilan Rafael sudah terbit kemarin.

"Hari ini rencananya dilakukan pemeriksaan. Tentu kita tunggu saja prosesnya," kata Yustinus melalui keterangan tertulis pada Tempo, Kamis, 23 Februari 2023.

Yustinus melanjutkan, tindak lanjut atas LHKPN itu secara rutin dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu. Jadi bukan kali ini saja, kata dia, melainkan sudah menjadi program.

Pemeriksaan Rafael terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satrio. Kasus penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak itu melebar. Warganet menyoroti gaya hidup mewah dan LHKPN Rafael yang tidak memuat kendaraan mewah Rubicon dan Harley yang digunakan anaknya yang bergaya hidup mewah.

Advertising
Advertising

"Tindak lanjut atas LHKPN itu secara rutin dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Itjen (Inspektorat Jenderal). Jadi bukan kali ini saja, melainkan sudah menjadi program," tutur Yustinus.

Terkait Rafael yang belum melaporkan LHKPN 2022, menurut Yustinus itu bukan kecolongan. "Kecolongan bagaimana? Tahun 2022 (LHKPN) dilaporkan paling lambat 31 Maret 2023," ujar dia.

Adapun berdasarkan data Laporan ke KPK pada 17 Februari 2022, dikutip dari Tempo, Rafael memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 56 miliar. Aset paling banyak berupa tanah dan bangunan di berbagai daerah.

Menariknya, meski berharta puluhan miliar, Rafael hanya melaporkan kepemilikan dua unit mobil berupa Toyota Camry senilai Rp 125 juta dan Toyota Kijang (Rp 300 juta).

Sedangkan anaknya, Mario Dandy sering memamerkan mengendarai kendaraan mewah seperti Jeep Wrangler Rubicon yang kini disita polisi dan motor Harley-Davidson.

Berdasarkan penelusuran, data nomor pelat nomor kendaraan B 2571 PBP (pelat nomor asli dari Jeep Wrangler Rubicon yang digunakan pelaku) tercatat bahwa mobil itu keluaran tahun 2013. Bermesin 2.604 cc besin. Nilai jual mobil itu saat ini sesuai data di kepolisian sebesar Rp 318 juta. Sementara, berdasarkan penelusuran Tempo, Jeep Wrangler Rubicon 2 Door tahun 2013 harga bekasnya masih di kisaran Rp 700 jutaan.

Sedangkan harga Jeep Wrangler Rubicon 2 Door tahun 2023 per Februari ini mencapai Rp 1,7 miliar (off the road).

Selanjutnya: Kemenkeu kecam gaya hidup mewah...

<!--more-->

Kemenkeu Kecam Gaya Hidup Mewah

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya. “Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujar Suryo, Rabu.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikemukakan melalui akun Instagramnya, Rabu.

"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," tulis Sri Mulyani.

AMELIA RAHIMA SARI | WAHYUNI DIAHSARI | WAWAN PRIYANTO

Pilihan Editor: Ferdy Sambo dan Richard Eliezer Sudah Jalani Sidang Etik, Bagaimana Ricky Rizal?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

2 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya