TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengklaim Amerika Serikat meniru Indonesia dalam mengkampanyekan belanja produk dalam negeri di negaranya. Ia mengatakan Amerika baru memberlakukan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mulai Januari 2023, sementara Indonesia sudah sejak satu tahun yang lalu.

"Kita sekarang jadi trendsetter bukan follower," kata Jokowi dalam sambutannya di acara pelantikan Badan Pengurusan Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Kempinski Hotel Jakarta pada Senin, 20 Februari 2023.

Jokowi pun menyinggung soal belanja dalam negeri oleh kementerian dan lembaga pada tahun lalu yang mencapai Rp 762 triliun. Ia menilai pencapaian itu menunjukan keberhasilan pemerintah dalam menggunakan APBN dan APBD untuk mendongkrak usaha dalam negeri.

Jokowi telah berkali-kali mengingatkan jajarannya dan pelaku usaha untuk menggenjot belanja dan pengembangan produk dalam negeri. Sebelumnya, Jokowi pun meminta agar belanja pemerintah pusat dan daerah difokuskan untuk penggunaan produk dalam negeri. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan dalam rapat kabinet yang digelar di Istana Negara, Senin 16 Januari 2023 itu, Jokowi meminta sebagai upaya jangka pendek mencegah potensi PHK, maka diperlukan kerjasama pemerintah daerah dan pusat untuk membeli produk dalam negeri.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun mengungkapkan penggunaan produk dalam negeri menjadi kunci ekonomi Indonesia ke depan, termasuk di tengah ancaman krisis. Menurut Suahasil, penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Suahasil mengungkapkan APBN pun diprioritaskan untuk mendukung pengembangan produk dalam negeri. Pemerintah, kata dia, mengalokasikan APBN dan APBD untuk menyerap belanja dari produk lokal sebesar Rp 747 triliun. Karena itu, Kementerian Keuangan menyatakan akan mengarahkan belanja di APBN dan APBD untuk belanja produk lokal agar menciptakan multiplier effect.

Pilihan Editor: Jadi Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KRD Bandung Raya akan Dikonversi Jadi KRL