TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah perlu mendukung peningkatan investasi pada 2023 dan 2024. Hal itu disampaikan seusai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai. Sehingga fokusnya di tahun 2024 adalah pelaksanaan dari berbagai Undang-Undang (UU) yang sudah disahkan,” ujar Sri Mulyani di akun YouTube Sekretariat Presiden, pada Senin, 20 Februari 2023.

UU yang dimaksud Sri Mulyani adalah UU Cipta Kerja, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP, dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kemenkeu, kata bendahara negara, juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday super deduction untuk riset dan vokasi. Serta tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasias sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif berbasis elektrifikasi dan baterai.

“Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan,” ucap dia.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah juga akan terus memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Karena, menurut dia, akan meningkatkan produktivitas dan juga kompetisi dari perekonomian Indonesia.

Sehingga, dengan landasan itu, dia berujar, maka tahun depan diperkirakan anggaran akan dijaga. Di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat, dan belanja negara yang akan dihjaga secara disiplin, namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional.

“Dan tahun depan awal, kami akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16-2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0,” tutur dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.