TEMPO.CO, Jakarta - Komite Indonesia Bebas Mafia atau Kibma menyebut Indonesia darurat mafia tanah. Ketua Umum Kibma Eros Djarot mengatakan mafia sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, ini sudah sampai ke titik yang mengkhawatirkan.

"Coba sebutin, pasti ada mafia. Ekspor ada mafianya, impor ada mafianya, produksi pangan ada mafianya. Nah, kebetulan yang sedang kita konsentrasikan sekarang tanah karena tanah itu lambang kedaulatan," kata Eros di Jakarta, Ahad, 19 Februari 2023.

Dia melanjutkan, bagaimana kalau tanah di republik ini hanya dikuasai oleh 10 orang? Jika begitu, Eros menilai negara ini hanya milik 10 orang tersebut.

Dia pun wanti-wanti, jangan sampai generasi berikutnya tanpa sadar cuma menjadi penumpang di negeri ini karena tanah-tanah sudah dimiliki segelintir orang tersebut.

"Bisa dilihat pengembang-pengembang yang besar-besar. Nah, juga di perkebunan, di pertambangan, kita tahu siapa-siapa saja. Nah, mungkin untuk mempermudah itu ada di Forbes, 25, 20 orang terkaya Indonesia," papar Eros.

Dia pun mengutip Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyebut 'perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'. "Tapi sekarang terbukti tanah-tanah kita ini butuh kesejahteraan segelintir orang itu. Nah, apakah itu harus kita biarkan? Ya janganlah," ujarnya.

Lebih lanjut, Eros mengatakan Kibma akan berusaha membuka kesadaran publik soal isu mafia tanah. Lalu, akan dibuat filling atau kearsipan pertanahan dengan data-data.

"Contohnya itu korban dari si A dengan pengembang logo yang ini, nih sekian. Dengan logo yang ibu sekian. Itu banyak, 8 sampai 10 pengembang dan ribuan yang menjadi korban-korbannya, dan berapa juta tanah yang sudah dimiliki mereka," tutur Eros.

Pilihan Editor: Konsumen Meikarta Minta Refund Vs Lippo Karawaci Tawarkan Titip Jual, Mana yang Lebih Menguntungkan?