TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan 12 organisasi masyarakat sipil kerjasama membentuk Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia sebagai wadah membangun informasi sehat di ruang publik. Ketua Presidium Koalisi Damai Wijayanto mengatakan, ruang publik yang sehat adalah ibarat oksigen dalam demokrasi. Hal itu dapat dibangun dengan terciptanya ruang informasi digital yang bebas namun tetap dalam aturan yang berlaku.

”Informasi yang benar penting bagi demokrasi. Sebaliknya, informasi yang salah yang berisi ujaran kebencian dan kabar palsu laksana karbondioksida dalam demokrasi. Bahkan, gas beracun yang bisa memundurkan demokrasi,” kata Wijayanto saat peluncuran Koalisi Damai, Kamis 16 Februari 2023. Acara peluncuran koalisi tersebut juga diisi diskusi bertajuk "Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities".

Wijayanto menambahkan, selain menjadi penjaga ruang digital, Koalisi Damai juga diharapkan dapat melahirkan sebuah kebijakan guna memastikan moderasi konten di medsos sesuai standar internasional tentang hak asasi manusia. "Dengan informasi yang benar, warga negara dapat terbantu dalam membuat keputusan-keputusan politik," kata Wijayanto.

Adapun 12 organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam koalisi itu antara lain Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Safenet, Jaringan Gusdurian, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Yayasan Tifa, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), ICT Watch, dan Centre for Digital Societies (CfDS).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Pangerapan mengatakan, kontribusi dan pengawasan dari masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam menjaga iklim demokrasi di ruang digital.

"Kalau kami lihat dari indeks literasinya (digital), yang bermasalah ini di safety behavior. Kami ingin menekan masyarakat literasi digital masyarakat terkait safety," kata Semuel.

Semuel mengatakan, forum pertemuan antara pemerintah dan masyarakat sipil juga diharapkan menjadi ruang perjumpaan yang menemukan titik temu. Menurut dia, moderasi konten di media sosial memang harus dilokalisasi karena ada sistem algoritma di media sosial.

”Kehadiran masyarakat sipil sangat penting menurut kami. Terutama adalah untuk membantu program literasi masyarakat. Masyarakat harus dituntun dalam menghadapi masuknya era baru ini. Mereka harus dibekali keahlian dengan literasi digital,” ucapnya.

Perwakilan UNESCO Jakarta Ana Lomtadze mengatakan diperlukan peran dari masyarakat sipil untuk bekerja, memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. UNESCO adalah salah satu lembaga yang turut mendukung pembentukan Koalisi Damai. "Kami yakin kolaborasi dari masyarakat sipil akan melahirkan kertas kebijakan yang komprehensif dan independen," kata Ana.

Di tempat yang sama, Head of Government Affairs and Public Policy Youtube Indonesia Danny Ardianto mengapresiasi inisiatif terbentuknya Koalisi Damai. "Ini adalah langkah yang positif. Moderasi konten di media sosial sangat penting dan perlu diprioritaskan," kata Danny.

Danny melanjutkan, sebagai contoh selama pandemi Covid-19, ada banyak informasi menyesatkan yang diunggah di Youtube. Konten itu akan mudah tersebar dengan luas jika tidak diimbangi dengan konten yang berkualitas dan dapat diverifikasi kebenarannya.

”Konten-konten seperti kabar bohong, hoaks, atau berita palsu itu tidak bisa langsung di-takedown karena ada banyak aturannya. Kami terus bekerja sama dengan user dan kreator untuk mengedukasi bagaimana membuat dan mengkonsumsi informasi yang positif,” katanya.

Pilihan Editor: Diberi Fatwa Halal, Ini Rincian Harga Franchise Es Krim Mixue