TEMPO.CO, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia (Persero) menawarkan layanan pembayaran digital kepada pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan (Korsel). Berdasarkan data Pos Indonesia, sekitar 75 persen sistem pengupahan PMI G to G Korsel masih menggunakan pembayaran tunai (cash).

"Pospay memberi kemudahan kepada PMI untuk bertransaksi dari mana saja dengan didukung layanan Kantor Pos seluruh Indonesia yang berada di 4.800 titik," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi, seperti dikutip Antara Senin, 23 Februari 2023.

Menurut Faizal, layanan Pospay sudah lebih dulu digunakan kurang dari 10 ribu orang PMI di Taiwan. Dari sana, Pos Indonesia mempelajari kebutuhan PMI pada layanan transaksi nontunai (cashless) begitu tinggi.

Untuk diketahui, layanan Pospay merupakan platform digital transaksi keuangan berbasis rekening giro pos untuk melakukan transaksi dari luar negeri ke Indonesia.

"Kami ingin terus mengembangkan ke kawasan lain, terutama Korsel. Saya pikir perlu dibantu itu, karena masih banyak PMI di Korea yang upahnya juga dibayar cash," kata Faizal.

Adapun Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan setiap tahunnya pekerja migran menyumbangkan devisa sebesar Rp 159,6 triliun ke dalam negeri. Namun masih kurang dari satu persen transaksi tersebut masuk melalui layanan Pospay.

Menurut Benny, pengguna layanan Pospay masih kurang dari 10 ribu PMI di Taiwan. Berbeda dengan jumlah unduhan Pospay di Indonesia yang sudah mencapai sekitar 4,6 juta.

Selanjutnya: Pertumbuhan transaksi...

<!--more-->

Fitur panic button
Faizal mengatakan pertumbuhan transaksi di Pospay sudah mencapai sekitar 7,2 persen per tahun sejak diluncurkan dua tahun lalu. Dengan layanan Pospay, PMI bisa memiliki akun untuk menyimpan serta mentransfer uang untuk pembayaran berbagai kebutuhannya.

Dengan dimasukkan ke Pospay, PMI di Korsel bisa transfer dana ke keluarganya dengan biaya yang minim.

"PMI tidak dikenakan biaya transfer, paling nanti kalau keluarganya mengambil ke Kantor Pos, cash out, kena biaya Rp 6.500. Tapi dana PMI bisa aman dan murah, itu yang penting," kata Faizal.

Mantan Presiden Direktur PT Telekomunikasi Indonesia Internasional itu menyatakan dukungan PT Pos Indonesia diberikan kepada PMI karena merasakan persoalan para PMI ketika mengirim dana ke kampung halaman.

Menurut Faizal, tidak semua PMI berdomisili di Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia lainnya. Kebanyakan keluarga PMI tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). "Karena bisa mengantar sampai ke rumah, kami antar sampai ke rumah," katanya.

Pospay sudah bisa menerima virtual account (VA) dari BNI. Jadi misalkan dari Korea Selatan, PMI ingin menabung upahnya di Pospay (top up), tinggal mengirim saja ke VA BNI, yang itu nanti langsung masuk ke rekening Pospay yang dituju, dari mana saja bisa.

"Kami ingin model seperti Taiwan lebih bagus. Lebih terstruktur dan lebih rapi. Kalau di Taiwan itu kita sudah kerja sama dengan Circle K, jadi gampang. Ini yang coba kami expand ke negara lain, nanti kami akan cari mitra di Korea Selatan yang bisa mempunyai jaringan luas untuk melakukan top up," kata Faizal.

Adapun sistemnya, mata uang yang berlaku di luar negeri akan dikonversi dulu ke rupiah oleh mitra Pos sesuai nominal konversi yang ditetapkan, kemudian hasilnya dalam bentuk rupiah masuk ke rekening Pospay.

Kemudian di dalam Pospay juga tersedia berbagai fitur khusus. Salah satunya dinamakan fitur panic button. Fitur panic button pada aplikasi Pospay yang dioperasikan dari luar negeri ini memungkinkan PMI memberikan pengaduan, misalnya tentang perilaku yang tidak berperikemanusiaan PMI di luar negeri.

Fitur ini bisa langsung cepat diarahkan untuk penanganan ke pihak terkait, salah satunya BP2MI.

Pilihan Editor: Kolaborasi dengan Kominfo, Pos Indonesia Tambah 37 Kantor Cabang Pembantu