Hadapi Inflasi 2023: Ini Komentar Jokowi, Luhut, Sri Mulyani hingga Gubernur BI

Sabtu, 11 Februari 2023 09:45 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan memberikan insentif hingga Rp 15 miliar kepada pemerintah daerah yang berhasil menjaga tingkat inflasi. Ia mengatakan hal tersebut di Medan, Sumatera Utara pada Kamis, 9 Februari lalu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan inflasi akan tetap terjaga di kisaran 3,3 persen pada 2023. Menurut dia, kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal.

"Terutama inflasi energi dan pangan," kata Jokowi dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 berserta Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Tak hanya dari Jokowi, kata inflasi sering diucapkan oleh pejabat negara lain.

Sri Mulyani

Advertising
Advertising

Awal tahun ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, berkata bahwa tahun 2023 merupakan tahun ujian bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. “Karena ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi kita semua menghadapi tahun 2023,” ujar Sri Mulyani di konferensi pers Indonesia Stock Exchange pada Senin, 2 Januari 2023.

Ujian tersebut berupa inflasi global, pencegahan resesi, dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa tingginya angka inflasi Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga kelompok pangan. Menurutnya, harga kelompok pangan yang memengaruhi khususnya adalah harga bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. Padahal, masih menurut Luhut, inflasi pokok Indonesia hanya 2,84 persen.

“Kita ini kampungan juga sebenarnya. Kenapa inflasi jadi 4,94 ya itu karena harga bawang merah, cabai rawit, cabai merah, itu yang memengaruhi inflasi kita ini,” ucap Luhut di Universitas Hasanuddin, Makassar pada Jumat, 19 Agustus 2022.

Airlangga Hartarto

Pada 17 Januari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berkata bahwa ia optimis target inflasi dari APBN 3 lebih kurang 1 persen atau 3,6 persen tercapai.

“Dari Bloomberg melihat Indonesia kemungkinan 4,2 persen di atas asumsi APBN, namun berbagai proyeksi lembaga lain memperkirakan inflasi Indonesia antara 3,5 sampai 5,1 persen,” ucap Airlangga di Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, Bogor.

Perry Warjiyo

Masih di rapat yang sama dengan Luhut, Gubernur BI Perry Warjiyo, memprediksi bahwa inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi. “Di paruh pertama tahun ini inflasi, khususnya untuk pangan masih tinggi, beserta inflasi harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices), sehingga perlu dikendalikan," ucap Perry.

Pilihan Editor: Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Salah Ambil Kebijakan Bisa Picu Inflasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

BI: Inflasi di Jawa Tengah Turun setelah Idul Fitri, Berapa?

9 jam lalu

BI: Inflasi di Jawa Tengah Turun setelah Idul Fitri, Berapa?

Daerah dengan catatan inflasi terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang yaitu 0,02 persen.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

11 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

11 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

13 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya