TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate akan diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Pemanggilan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu merupakan buntut penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G paket 1-5 tahun anggaran 2020-2022.

Proyek ini dilaksanakan Badan Layanan Usaha Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang berada di bawah Kominfo. Proyek ini mencakup rencana pembangunan 9.000 tower BTS di sekitar 7.900 desa dan kelurahan dengan kategori 3T. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11 triliun.

Sebenarnya apa itu BAKTI dan apa tujuan pembentukan badan ini?

Apa itu BAKTI Kominfo?

BAKTI semula bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) dan lahir pada 2006. Keberadaannya, seperti dilansir dari laman Kominfo, sesuai nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 35/PER/M.Kominfo/11/2006.

Pada 19 November 2010, BTIP bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Badan ini menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) pada 2017.

Lalu pada 2018, namanya berubah menjadi BAKTI. Salah satu tujuan mengganti nama badan layanan umum ini adalah untuk meningkatkan tata kelola dan profesionalitas. Tugas utamanya, memeratakan akses telekomunikasi dan informatika di seluruh Indonesia. BAKTI merupakan unit organisasi non-eselon di Kementerian Kominfo sehingga bertanggung jawab kepada menteri dan dipimpin oleh direktur utama.

Visi BAKTI yaitu menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Misinya adalah memberikan layanan kewajiban pelayanan universal (KPU/universal service obligation) yang berkualitas dan tepat sasaran dalam rangka mengatasi kesenjangan digital di negara ini.

Selanjutnya: Salah satu proyek yang BAKTI kerjakan ...

<!--more-->

Salah satu proyek yang BAKTI kerjakan adalah pembangunan penyediaan pembanguan BTS 4G di 7.904 lokasi di dalam sembilan paket area kerja. Fokusnya adalah wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di Indonesia. Area pertama ada di Sumatera.

Berikutnya adalah atera kedua hingga kesembilan adalah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah Barat, Papua Tengah Utara dan Papua Timur Selatan.

Area satu dimenangkan oleh PT XL Axiata Tbk. Sedangkan sisanya digarap oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Perjanjian kerja sama antara badan layanan umum atau BLU BAKTI dengan para operator berlaku sepanjang 10 tahun.

Skema kerja samanya, untuk aspek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur BTS 4G serta penyediaan lahan menjadi tanggung jawab BLU BAKTI. Untuk penyediaan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk operasi dan pemeliharaan layanan, menjadi tanggung jawab mitra operator seluler terpilih.

Proyek itu diinisiasi sejak akhir 2020 terbagi atas dua tahap untuk 7.904 titik blankspot. Tahap pertama ditargetkan di 4.200 lokasi dan rampung pada 2022. Sisanya, menurut rencana akan selesai pada 2023.

Target proyek ini adalah mendorong 9.133 desa di wilayah 3T terkoneksi internet. “Jika masyarakat mau memanfaatkan teknologi dan melakukan on-boarding usaha ke ranah digital, maka akan semakin memperkuat perekonomian dan daya saing Indonesia,” kata Direktur Utama BAKTI Anang Latif pada Januari 2022.

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan sejumlah proyek membangun infrastruktur digital untuk memperluas jangkauan internet di Indonesia. Alokasi anggarannya pada 2019 sekitar Rp 7 triliun. Tahun berikutnya Rp 10 triliun. Pada 2022 mencapai Rp 25 triliun.

Pilihan editor: Hari Ini Menkominfo Johnny Plate Dipanggil Kejagung Soal Kasus Korupsi BTS BAKTI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.