TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tegas menanggapi soal temuan indikasi penimbunan 515 ton stok Minyakita di gudang milik PT Bina Karya Prima (BKP). Dugaan penimbunan itu berasal dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Satgas Pangan Polri di Marunda, Jakarta Utara pada Selasa, 7 Februari 2023 kemarin.

Luhut mengaku dirinya sudah memberi mandat pada Satgas Pangan Polri untuk melakukan penindakan. Menurut dia, penindakan sudah berjalan sesuai perintahnya. "Perintah kami, nanti kalau ada yang bermain-main, kami akan tutup," tuturnya saat ditemui di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Februari 2023.

Ia menuturkan hasil tindakan Satgas Pangan Polri tersebut akan dievaluasi per minggu. Adapun PT BKP merupakan merupakan produsen terbesar Minyakita di Indonesia. Selain Satgas Pangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan juga tengah melakukan pengawasan terhadap produsen dan distributor Minyakita.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan alias Zulhas menuturkan 515 ton Minyakita itu telah ditimbun sejak Desember tahun lalu. Namun PT BKP mengaku tidak mendistribusikan minyak bersubsidi tersebut lantaran mendapatkan domestic market obligation atau DMO.

Atas temuan tersebut, Zulhas memperingatkan para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Minyakita untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun
2022.

Kemendag juga telah memerintahkan PT BKP untuk segera mendistribusikan ke pasar dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 14.000 per liter. Harapannya, kata Zulhas, pemantauan itu dapat menyelesaikan masalah kelangkaan dan tingginya Minyakita di pasaran.

Dia juga memerintahkan agar pendistribusian Minyakita ke retail dikurangi sehingga ketersediaan stok Minyakita bisa dimaksimalkan di pasar tradisional atau pasar rakyat. Sementara pengawasan akan tetap dilakukan oleh Dirjen PKTN sebagai tindak lanjut rapat tata niaga produk minyak goreng rakyat antara Kemendag bersama para pelaku usaha.

Informasi teranyar, Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan pihaknya bersama Badan Pangan Nasional hari ini melakukan rapat dengan pelaku usaha Minyakita.

"Masih menyiapkan langkahnya. Makanya hari ini Badan Pangan memanggil pelaku usaha, tunggu saja," ujarnya saat ditemui Tempo di kawasan Puri Permata pada Rabu, 8 Februari 2023.

Frans menuturkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu apa saja permasalahan yang dihadapi para produsen hingga membuat stok Minyakita langka di pasaran. Ia juga berjanji akan menagih komitmen dari para produsen Minyakita.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat segera memperbaiki kondisi stok dan harga Minyakita. Sehingga, tidak terjadi kelangkaan dan harganya kembali terjangkau sebelum memasuki bulan Ramadan dan Lebaran pada Maret sampai April mendatang.

Frans memprediksi stok dan harga Minyakita akan mulai stabil dalam seminggu atau dua minggu ke depan setelah pertemuan dengan pelaku usaha dilaksanakan. Pasalnya, kata dia, penambahan stok pun membutuhkan stok untuk didistribusikan hingga harga bisa turun sesuai HET.

Pilihan editor: Satgas Pangan Bantah Ada Penimbunan 515 Ton Minyakita: Kami Tidak Boleh Bikin Gaduh

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.