TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengambil kebijakan menunda pemberlakuan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2023. Tarif PBB yang akan diberlakukan tahun ini kembali pada tarif PBB tahun 2022.

Keputusan itu diambil Gibran selepas beraudiensi dengan jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, dalam hal ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Selasa, 7 Februari 2023. Ditundanya pemberlakuan tarif PBB 2023 itu berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Baca: Warga Solo Keluhkan Kenaikan Tarif PBB 2023, Gibran: Kami Tampung Semua, Kami Tidak Saklek

Audiensi itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Ahyani, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo Tulus Widayat.

Menyusul keputusan itu, Gibran mengatakan secara teknis Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Bapenda akan mencetak ulang surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB. Selain itu, untuk sementara waktu loket pembayaran PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditutup.

Selanjutnya: Bapenda akan mencetak ulang surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB ...

<!--more-->

"Nanti kita cetak ulang (SPPT PBB) atau masyarakat bisa melihat secara online. Kita butuh setidaknya seminggu untuk update database," kata Gibran.

Sukasno mengapresiasi langkah Gibran yang sudah memberikan respons cepat terhadap keluhan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat, salah satunya melalui FPDIP.

"Mas Wali (Gibran) begitu responsifnya terhadap masyarakat Kota Solo. Sehingga masyarakat kota Solo kembali tenang, tenteram. Apa itu maknanya? Ya kembali seperti semula," ucap Sukasno.

Sukasno mewakili masyarakat Kota Solo menyampaikan rasa terima kasih kepada Gibran yang telah bersedia merespons aspirasi tersebut.

SEPTHIA RYANTHIE

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini